Banjarmasin, KP – Pandemi virus corona (Covid-19) yang masih membayangi Kota Banjarmasin terhitung sejak pertengah Maret lalu membuat sejumlah sektor dipastikan terdampak bahkan hingga terpuruk. Hal tersebut turut berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin tahun 2020.
Apalagi, Banjarmasin dikenal dengan Kota Metropolis dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), sehingga sumber PAD yang diharapkan ibukota Kalimantan Selatan ini hanya bertumpu pada sektor jasa.
Belum lagi, aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pada pada 24 April lalu membuat sektor perhotelan, restoran, hiburan, dan lainnya sangat menurun. Padahal beberapa sektor tersebut menjadi pemasok terbesar PAD Banjarmasin tahun sebelumnya.
“Struktur APBD kita sebelum dilakukan penyesuaian untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,7 triliun, dari angka itu sebanyak Rp 367 miliar kita targetkan untuk PAD. Tapi sejak wabah ini PAD seakan terjun bebas,” ucap Kepala Badan Keuangan (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil.
Untuk itu, lanjut Subhan, Pemkot Banjarmasin berupaya penuh dalam menjaga kestabilan pemasok keuangan daerah melalui sumber PAD. Ia menyebut, apabila kestabilan tersebut tak bisa dikendalikan, maka sektor pembangunan di Kota Banjarmasin akan terhambat.
“Namun setelah berhentinya aturan PSBB dan adanya kelonggaran, sejumlah sektor yang berpotensi menjadi pemasok PAD Banjarmasin kembali bergeliat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi mengakui bahwa pelonggaran pasca-PSBB dinilai mampu kembali perlahan menstabilkan perekonomian pemilik usaha.
“Memang banyak sektor yang sudah buka, tapi tidak serta merta langsung ramai begitu saja. Karena masyarakat pun mayoritas masih takutan dengan penularan Covid ini,” kata Sukhro.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banjarmasin menyebut, target yang bisa diraup ibukota Kalsel itu dari hasil PAD bahkan mampu melebihi angka Rp 367 miliar. Dengan catatan sektor-sektor yang sangat berpotensi tersebut mampu dimaksimalkan oleh masing-masing SKPD.
“Potensi kita bisa lebih dari itu, misalnya saja seperti di parkiran di pelabuhan trisaksi itu tidak dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Pemkot,” jelasnya.
Ia juga menyayangkan adanya kegaduhan saat ini yang membuat konflik baru di tengah pandemi dan menurunnya PAD kota. Padahal menurut dia sektor tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah PAD Banjarmasin.
“Apalagi ada sedikit kegaduhan yang seharusnya tidak bisa diterapkan dulu, tentu hal itu harus kita tanggung konsekuensi nya,” katanya.
Senada, pengamat kebijakan kota Subhan Syarief juga menyayangkan konflik antara Pemkot dengan pihak pengusaha terjadi.
“Persoalan bando yang saat ini lagi ramai, karena latarbelakang masalah hukum yang dulunya mungkin tidak tuntas. Semestinya Pemkot harus melakukan hal ini dengan cara humanis, karena ini merupakan salah satu pemasok PAD kita,” ujarnya.
Ia menyebut pihak pengusaha pun sebenarnya ikut terdampak akibat Covid-19. Apabila pengusaha yang merupakan pemasok PAD mengalami penurunan, maka hal itu juga berdampak pada pemerintah kota.(vin/KPO-1)
