Banding Mantan Sekretaris KPU Dihukum Lebih Tinggi

Banjarmasin, KP – Perkara banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, mantan Sekretaris KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Banjar Gt M Iksan Perdana akhirnya oleh majelis hakim tinggi diganjar penjara lebih lama dari putusan tingkat pertama.

Data yang diperoleh awak media dari Pengadilan Tindakl Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (1/07/2020) menyebutkan, kalau majelis hakim tinggi menghukum terpidana selama tiga tahun. Selain itu kewajiban membayar denda sebesar Rp250 juta subsidair selama dua bulan kurungan. Selain itu terdakwa juga dibebani membayar uang pengganti Rp233 juta lebih dan bila tidak dapat membayar, maka kurungan akan bertambah selama sebulan.

Panitera Muda bidang Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Syarifuddin, ketika ditanya awak media melalui telpon membenarkan, pihaknya sudah menerima kutipan putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Diketahui, pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, terdakwa divonis selama 1 tahun dan 8 bulan atau 20 bulan.

Selain itu terdakwa juga dibebani pidana denda Rp50 juta, atau subsidair satu bulan serta membayar uang pengganti Rp293 juta, apabila tidak dapat membayar maka tahanannya akan bertambah dua bulan.

Berita Lainnya

Curi ‘Si Melon’ Buruh Babak Belur

Kesaksian Tiga Kades Dibantah Pihak BPN HSS

1 dari 862
Loading...

Putusan majelis tingkat pertama ini, jauh lebih rendah dari tuntutan JPU Syaiful Bahri SH yang menuntut terdakwa selama 6 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara, dan dikenakan uang pengganti Rp1,2 miliar dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar maka digantikan kurungan badan selama 3 tahun.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara JPU pada tuntutan, menganggap terdakwa melanggar pasal 2 jo pasal 18 UURI  No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, seperti dakwaan primair.

Terdakwa bersama komisioner KPU Banjar Tarmiji Nawawi (telah divonis), terjerat kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Umum (Pemilu) tahun anggaran 2014, sehingga negara dirugikan sebesar Rp2.423.754.758. 

Berdasarkan DIPA, KPU Kabupaten Banjar mendapatkan anggaran sebesar Rp27.708.915.000 dari APBN, yang merupakan dana hibah. 

Menurut dakwaan, anggaran yang dipersiapkan untuk pemilihan umum disalahkan gunakan oleh kedua terdakwa yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan rencana anggaran.

Seperti anggaran untuk Pedoman dan petujuk tehnis dan bimbingan yang dianggarkan  Rp20.484.665.000, realisasinya hanya Rp18.326.420.500, serta beberapa anggaran lainnya. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya