Konten akun @husdie_pumpita Singgung Difabel

Banjarmasin, KP – Komitmen Kota Banjarmasin untuk menjadi Kota Ramah Disabilitas, beberapa waktu lalu seiring dengan ramainya perbincangan di media sosial terkait kiriman instagram dari kanal akun @husdie_pumpita yang memperagakan konten tentang si miskin dan si kaya yang “cacat” hingga banyak menuai kontroversi pro dan kontra di masyarakat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin angkat bicara melalui salah satu pengurusnya, Muhammad Fahmi Azhari, Kepala Bidang Pemberdayaan Umat.

Bahkan dari kajian HMI bersama komunitas Banjarbilitas terhadap UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas), UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan ini HMI menyatakan sikap tidak membenarkan yang dilakukan oleh akun @husdie_pumpita karena narasi dan kalimat-kalimat yang digunakan pada video tersebut memiliki konotasi yang negatif, diskriminatif, melecehkan, bullying dan merugikan banyak kelompok dan organisasi difabel, bertabrakan dengan apa yang diatur dalam UU dan Perda di atas mengenai penyandang disabilitas yang harus dibebaskan dari stigma negatif.

Kemudian pemilik akun @husdie_pumpita dan kawan-kawan, masing-masing wajib membuat konten yang positif dan bermuatan edukasi tentang perlakuan terhadap penyandang disabilitas/difabel berkolaborasi dengan kelompok difabel.

Berita Lainnya
1 dari 1.410
Loading...

Selanjutnya segenap masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengkampanyekan kata penyandang disabilitas/difabel dan tidak menggunakan kata “cacat” untuk dipermainkan dan menjadi bahan olok-olokan yang memberi kesan negatif dan merugikan kelompok difabel.

Kemudian mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin memerintahkan dinas terkait melakukan sosialisasi dan mendukung gerakan organisasi difabel untuk mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota inklusi, tidak hanya berbentuk infrastruktur tetapi juga paradigma dan pemahaman masyarakat.

Bahkan DPRD Kota Banjarmasin untuk membuka ruang diskusi yang lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas/difabel. Juga mendiskusikan pengembangan prosedur peradilan yang sesuai.

Mendesak Pemerintah Daerah dan Kota untuk memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam UU dan Perda. (vin/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya