Tarif Rapid Test Dinilai Masih Mahal

Idealnya kalaupun harus dikenakan tarif tidak lebih di atas Rp 100 ribu, karena sekarang ini ekonomi masyakat sedang susah, akibat dampak wabah virus corona

Taufik Husin

BANJARMASIN, KP – Patokan biaya tes cepat atau rapid test yang dikeluarkan pemerintah dengan tarif maksimal Rp 150 ribu dinilai masih relatif mahal.

Anggota Komisi lV DPRD Kota Banjarmasin, Taufik Husin berharap, rapid test mestinya disediakan pemerintah tanpa adanya biaya yang harus dikeluarkan atau dengan pelayanan secara gratis.

Menurutnya, kalaupun harus dikenakan tarif maka biayanya tidak lebih di atas Rp 100 ribu. “Masalahnya karena sekarang ini ekonomi masyakat sedang susah, akibat dampak wabah virus corona (Covid-19) , jika rapid test dikenakan biaya tentunya ini akan menambah lagi beban masyarakat”, kata Taufik Husin.

Dihubungi (KP) Minggu (12/7/2020), Taufik Husin menilai, harga maksimal yang sudah ditetapkan Kemenkes itu tetap masih mahal khususnya bagi sebagian masyarakat kalangan kalangan bawah dan menengah.

Berita Lainnya
1 dari 1.383
Loading...

Anggota dewan dari F-PDIP ini menandaskan , kebutuhan masyarakat akan rapid test kian meningkat dengan adanya regulasi pemerintah yang mensyaratkan rapid tes untuk beraktivitas atau berpergian ke luar daerah menggunakan transportasi umum jenis apapun.

“Padahal pemerintah sendiri katanya mengalokasikan Rp 75 triliun untuk penanggulangan Covid-19 dan khabarnya belum dipakai seluruhnya. Kenapa tidak tidak digunakan saja untuk memberikan subsidi biaya rapid tes,” kata anggota komisi diantaranya membidangi masalah kesehatan dan pendidikan ini.

Menyinggung soal sanksi terhadap rumah sakit yang mengenakan tarif rapid tes di atas ketentuan berlaku, Taufik Husin menekan, jika penetapan tarif itu tetap dilakukan, maka ia setuju harus disertai pemberian sanksi tegas.

Menurutnya, ada dua jenis sanksi yang bisa diberikan bagi pelanggar ketentuan tersebut. Pertama, bersifat administratif seperti penurunan kelas rumah sakit dan kedua bersifat dikenai denda.

“Sehingga bila ada masyarakat mengadukan pada dinas terkait atau Kemenkes, nanti dinas atau Kemenkes bisa mendenda institusi kesehatan atau rumah sakit tersebut,” ujar Taufik Husin, seraya nenambahkan, tanpa adanya sanksi, maka pembatasan tarif rapid test itu tidak akan berjalan maksimal.

Besaran tarif rapid tes sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi, bagi masyarakat yang ingin menjalani rapid test secara mandiri. Sebelumnya, biaya rapid test dikeluhkan masyarakat karena tarif dikenakan hingga mencapai Rp 500 ribu. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya