Fraksi NasDem DPRD Kapuas
Tolak RAPBD Perubahan 2020

KUALA KAPUAS, KP – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2020.

“Apabila hal-hal yang telah disampaikan dalam pandangan fraksi ini tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, pandangan fraksi ini merupakan tanggapan tertulis dari Fraksi NasDem DPRD Kapuas, sebagaimana saran dari saudara Plt. Sekda Kapuas, agar tanggapan, pendapat dan saran dari Fraksi NasDem kiranya dapat disampaikan secara tertulis,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kapuas, Kunanto.

Hal tersebut disampaikan wakil rakyat tersebut, pada rapat paripurna ke-15 masa persidangan III tahun sidang 2020, dengan agenda penyampaiian pendapat akhir fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Kapuas, terhadap RAPBD Perubahan tahun anggaran 2020, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, kemarin.

Fraksi NasDem tidak memberikan persetujuan ini lantaran pertama, bahwa tahapan pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, tidak ada pembahasan antara Komisi I sampai Komisi IV dengan mitra kerja. Yang ada hanya pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar).

Sehingga proses pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2020, terkesan mengabaikan prosedur pembahasan dalam hal membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2020.

Berita Lainnya
1 dari 108
Loading...

Selanjutnya yang kedua, bahwa APBD perubahan diajukan karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA), terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

“Sekarang kita melihat dalam dokumen APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemda Kapuas, ada beberapa kegiatan yang diajukan dengan waktu yang tidak tepat, bahkan tidak masuk katagori darurat dan keadaan yang luar biasa yaitu, kegiatan terkait program tahun Jamak. Kemudian dari dokumen APBD perubahan ini terlihat sekali ketimpangan anggaran antar komisi,” katanya.

Yang ketiga, bahwa Pemda Kapuas atau TAPD pada saat rapat Banggar dengan TAPD tidak transparan dalam hal memberikan informasi terkait penggunaan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam kehutanan reboisasi yang masih terdapat di RKUD Kabupaten Kapuas.

Kemudian terkahir, bahwa pemerintah daerah setempat masih belum terlihat menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Kabupaten Kapuas.

“Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kapuas, tidak menyetujui terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 ini,” demikian Kunanto.

Sementara itu, dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes, dihadiri Wakil Bupati Kapuas Muhammad Nafiah Ibnor, unsur Forumkoordinasi, SOPD terkait, sejumlah anggota DPRD Kapuas dan tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, adanya penandatanganan persetujuan terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, antara pihak eksekutif dan legislatif yang dilakukan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Yohanes, dengan Wakil Bupati Kapuas Muhammad Nafiah Ibnor. (Al)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya