Pansus Mulai Bahas Revisi Perda RTRW

Banjarmasin, KP – Panitia Khusus (Pansus) DPRD mulai membahas Raperda terhadap revisi Perda Nomor : 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengundang instansi terkait dan para camat, Selasa (1/9/2020) kemarin.

Wakil Ketua Pansus revisi Perda RTRW, Suyato. SE MM menjelaskan, dipersiapkannya draf revisi atau perubahan terhadap Perda disampaikan pihak Pemko Banjarmasin itu salah satu isu strategis yang dibahas adalah soal penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Terkait pemenuhan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor : 26 tahun 2007 itu ujarnya. revisi atau perubahan Perda RTRW harus menghormati dan memperhatikan kepentingan atau hak-hak masyarakat.

Jadi tidak sekedar mempertimbangan kepentingan pihak-pihak tertentu atau pengusaha, seperti halnya untuk pengembangan investasi, tanpa memikirkan hak dan kepentingan masyarakat, katanya.

Dikemukakan, salah satu hak masyarakat itu adalah soal kepemilikan lahan atau tanah yang di dalam Perda RTRW Nomor : 5 tahun 2013 sebelumnya diplot dan ditetapkan sebagai RTH, sehingga Perda ini banyak mendapat complain dari masyarakat.

Berita Lainnya
1 dari 1.409
Loading...

Wakil Ketua Pansus yang juga Ketua Komisi I ini mengakui, penambahan untuk memperluas RTH multak harus dipenuhi setiap pemerintah daerah kabupaten /kota di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan UU No : 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional.

Namun jika penetapan RTH itu adalah merupakan tanah dan lahan milik warga, tentunya warga sangat dirugikan. Masalahnya, sebuah kawasan ditetapkan sebagai RTH tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain, katanya.

Sebelumnya Suyato menegaskan, penetapan RTH atas lahan atau tanah milik masyarakat dapat dikatagorikan kesewenangan perampasan hak dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran Undang-Undang.

Menurutnya dari laporan diterima, penetapan RTH yang terkesan senenaknya dan telah ditetapkan dalam Perda RTRW tersebut banyak dikeluhkan warga lantaran lahan atau mereka miliki dan sudah lama mengantongi sertifikat hak milik, jauh sebelum Perda No : 5 tahun 2013 diterbitkan dikagorikan sebagai kawasan hijau atau ditetapkan sebagai RTH.

Ia mengakui, jika ketersedian RTH di kota Banjarmasin masih sangat minim dan belum mencapai 30 persen sebagiamana diamanatkan UU : 26 tahun 2007, sehingga untuk mengatasi kekurangan ini Pemko dituntut menambah luas maupun ketersediaan RTH.

Menurutnya, sebagai salah satu solusi guna memenuhi tuntutan ketersedian RTH tersebut, maka Pemko Banjarmasin harus menyiapkan anggaran membeli lahan milik warga untuk dijadikan sebagai kawasan RTH. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya