Pengawasan Dewan ke PDAM Bakal Hilang Bila Berubah Jadi Perseroda

Dengan menjadi Perseroda nantinya, maka kebijakan PDAM akan ditentukan langsung oleh dewan komisaris

BANJARMASIN, KP- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Status Badan Hukum PDAM Bandarmasih dari PD menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), bakal membawa perubahan besar di perusahaan layanan penyediaan air bersih tersebut.

Bahkan dari draf Raperda diajukan, perubahan tidak hanya pada struktur organisasi, manajemen, maupun tata kelola. tapi peran dewan dalam melakukan pengawasan terhadap PDAM Bandarmasih.

Masalahnya , kata Wakil Ketua Pansus Raperda Perubahan Status PDAM, Bambang Yanto Permono, kepada wartawan, Rabu (9/9/2020) mengatakan, dengan menjadi Perseroda nantinya, maka kebijakan PDAM akan ditentukan langsung oleh dewan komisaris.

” Terus terang kami khawatir pengawasan nantinya dari dewan terhadap PDAM, akan terlepas atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ujarnya.

Dijelaskan, Pemko selaku pemilik saham melalui Dewan Komisaris yang akan menentukan segala kebijakan, termasuk soal termasuk tarif air bersih.

Dengan kewenangan itu, maka pihak DPRD Banjarmasin tidak bisa lagi ikut campur tangan dalam penentuan tarif. Sebab berdasarkan Undang – Undang Tetang PT (Perseroan Terbatas), fungsi pengawasan dewan semuanya lepas.

Meski demikian kata dia, pihak Pansus yang mengodok dan nembahas Raperda ini, masih mengkaji celah hukum adanya kemungkinan keterlibatan peran DPRD di PDAM, baik dalam hal pengawasan maupun penentuan tarif.

Berita Lainnya
1 dari 1.383
Loading...

“Mengingat perusahaan ini melayani hajat hidup masyakat. Karenanya kita sedang mencari celah hukumnya, kalau ada kita masukan nanti dalam Raperda yang sedang dibahas,” sebutnya.

Ia mengatakan, jika tidak ada aturan hukumnya, Bambang menyatakan, mau tidak mau akan mengikuti PDAM tetap dijadikan Perseroda.

Bambang Yanto mengakui, perubahan status hukum yang dituangkan dalam Perda iini dilaksanakan oleh PDAM seluruh Indonesia.

Ketetuan itu lanjutnya, menindaklanjuti UU Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah *PP) Nomor : 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha. Milik Daerah.

Menurutnya meski agak terlambat, namun ia optimis sebelum akhir tahun 2020 ini payung hukum perubahan badan hukum PDAM Bandarmasih sudah ditetapkan dan disahkan menjadi Perda.

Lebih jauh dijelaskan sebenarnya, Raperda perubahan badan hukum PDAM hendak diajukan pada tahun 2019 lalu.

Ketika itu ungkapnya diwacanakan berubah menjadi Perumda. ” Namun belakangan karena terkendala aset atau penyertaan modal dari Pemprov Kalsel akhirnya tertunda.

Disebutkan karena akan dirubah menjadi satus badan hukum PDAM akan berubah menjadi Perseroda dengan nama PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda), maka modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemko Banjarmasin pada saat pendiriannya adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki dan dikelola oleh PDAM Bandarmasih.

Terdiri ungkap Bambang Yanto modal Pemko sebesar Rp 416 miliar lebih, dan modal pemerintah pusat Rp 5 miliar lebih. Selain Pemko, juga penyertaan modal yang ditempatkan dan disetor kan Pemprov Kalsel dengan nilai Rp 65 miliar lebih. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya