Aktivis Kampus Dipolisikan

Banjarmasin, KP – Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahdiyat Zairullah, dan rekannya Renaldi dipanggil ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, Senin (26/10/2020) pagi. 

Para aktivis kampus ini dipanggil sebagai saksi atas dugaan Tindak Pidana kejahatan sesuai isi surat pemanggilan Nomor: S.Pgl/525 -1/X/2020/Ditreskimum yang dilayangkan pada 23 Oktober 2020.

Ahdiyat diduga melakukan tindak pindana kejahatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 218 KUHPidana. Karena tak membubarkan diri setelah mendapat tiga kali peringatan dari Polisi.

Itu terjadi pada saat aksi demo penolakan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Jalan Lambung Mangkurat pada 15 Oktober yang digelar hingga dini hari.

Sebelum mendatangi Mapolda Kalsel, Ahdiyat mengatakan, dirinya akan bersikap kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan Polisi. Dan siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai saksi sebagai norma hukum yang berlaku.

“Kita kooperatif untuk memenuhi panggilan kepolisian. Pemanggilannya terkait dugaan tindak pidana pasal 218 KUHP,” ujarnya.

Kendati demikian dia belum bisa menjelaskan secara detil terkait apa saja yang akan ditanyakan oleh Polisi terkait pemeriksaan sebagai saksi tersebut.

“Kami tak tahu apa yang kami langgar. Oleh karena itu kami kooperatif bersedia untuk memenuhi panggilan kepolisian. Saya rasa kami di sini tak ada yang bersalah. Tidak ada penjahat di sini,” ujarnya.

Selain itu, sebagai bentuk solidaritas terhadap rekannya belasan anggota BEM se – Kalsel juga menghantarkan Ahdiyat ke Mapolda Kalsel yang dilakukan dengan berjalan kaki.

“Aksi jalan kaki sebagai bentuk solidaritas kami bersama. Dan ini bentuk perjuangan kami juga. Kami menolak berupaya pembungkaman dan upay intimidasi dari segala lini,” katanya.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan kurang lebih dua jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel itu, mereka berdua dicecar masing-masing 20 pertanyaan oleh Polisi. 

Kuasa Hukum mereka, Muhammad Pazri yang mendampingi dua mahasiswa tersebut menyebut pertanyaan yang diajukan masih bersifat umum.

“Berawal dari identitas dan sebagainya. Jumlah massa aksi, tanggal dan tempat sampai tidak atau adanya peringatan yang diberikan oleh pihak berwenang,” ungkapnya, usai keluar dari ruangan Ditreskrimum.

Berita Lainnya
1 dari 2.779

Advokat muda dari Borneo Law Firm itu menilai, sejumlah pertanyaan yang dicecar kepolisian atas dugaan pelanggaran pasal 218 KUHP masih tidak sesuai.

“Secara umum memang dari pertanyaan-pertanyaan itu masih kabur, substansi yang dituduhkan kepada kawan-kawan mahasiswa,” ujarnya.

Contoh, pemberian peringatan yang diterima mahasiswa saat aksi pada Kamis 15 Oktober lalu pun tak diterima secara langsung oleh mereka.

“Kalau peringatan itu kan dapat bentuk lisan atau tertulis kan. Lisannya pun kalau dibahasakan di lapangan itu bentuknya hanya sebatas membujuk, baik dari Kapolda atau Danrem,” tutur Pazri.

Lebih jauh, Pazri membeberkan, dari dua mahasiswa yang dipanggil, hanya Ahdiat yang mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Artinya, perkara tersebut bakal diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Kalsel.

Dia juga berharap, polisi dapat lebih bijak dan selektif dalam mendalami penyidikan kasus dugaan pelanggaran pasal 218 KUHP tersebut.

Terpisah Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Kombes Mochmmad Rifa’i menyebut, ada 16 mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi yang dipanggil pihak kepolisian.

“Ini baru diambil keterangan, terkait dengan kegiatan mereka kemarin,” ucapnya.

Rifa’i membeberkan, alasan mereka dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi atas dugaan pelanggaran pasal 218 KUHPidana. 

Polisi, kata dia, menerima laporan dari kelompok masyarakat atas aksi demo mahasiswa hingga larut malam tersebut.

“Terkait dengan adanya komplain dari kelompok masyarakat yang merasa terganggu dan terugikan dengan aktivitas mereka yang sampai mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Di samping itu, menurutnya, aksi menolak Omnibus law jilid II yang telah digelar hampir dua pekan lalu itu telah melanggar ketentuan. Yang mana, aksi seharusnya telah usai pada pukul 18.00 waktu setempat, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012.

Lantas, mengapa perkara ini baru mencuat jelang peringatan hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober lusa? “Kita butuh waktu, pekerjaan kita kan bukan untuk meriksa mahasiswa aja. Jadi baru hari ini bisa melaksanakan itu,” tuturnya.

Ia juga membantah pemanggilan tersebut sebagai upaya menghambat aksi Sumpah Pemuda dari mahasiswa. “Tidak ada,” tambahnya.

Lebih jauh, Rifa’i menjelaskan bahwa saat ini mahasiswa hanya dijadikan sebagai saksi. Polisi, lanjutnya, akan terus melakukan penyidikan lebih dalam. “Kita dalami dulu. Apakah nanti ada unsur pidana ya nanti kita lanjutkan,” pungkasnya. (sah/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya