SKPD Jangan Tutup Mata Menyikapi Pelanggaran Perda

Banjarmasin, KP- Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin diminta cepat tanggap dalam menyikapi setiap adanya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) maupun dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pihak dewan.

Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, S.Ag kepada {KP} Kamis (12/11/2020.

Sebelumnya ia mengatakan, bahwa setiap Perda baik yang sifatnya mengatur tatanan masyarakat, maupun dalam kerangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta kebijakan untuk kepentingan masayarakat seyogainya mutlak dilaksanakan.

“Tidak terkecuali dalam menindaklanjuti terhadap pelanggaraman Perda yang mengatur soal perizinan,” tandasnya.

Ia menilai selama ini, dalam pelaksanaannya banyak sekali Perda yang mengatur soal perizinan kurang berjalan dengan baik. Seperti soal izin mendirikan bangunan (IMB), izin pembuangan limbah cair , pelanggaran menaikan retribusi parkir di luar ketentuan Perda dan sejumlah Perda lainnya.

Berita Lainnya

Pelanggan PDAM Banteng Dipastikan Mati 8 Jam

55 Nelayan Terima Paket Konversi BBM Ke BBG

1 dari 1.799

” Hingga adanya tempat hiburan yang ditenggarai dalam operasionalnya seringkali melanggar ketentuan soal jam tayang,” kata Mathari.

Mathari menilai, terhadap adanya pelanggaran jam tayang .

Dalam pelanggaran jam tayang THM ini lanjutnya, patut diwaspadai dikhawatirkan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi.

Menyinggung pengawasan atau kontrol yang disampaikan pihak dewan wakil jetua komisi dari F-PKS ini menjelaskan , Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tegas mengamanatkan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan.

Baik itu lanjutnya, berupa pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, pengawasan APBD, termasuk kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

Lebih jauh ia mengemukakan, sasaran yang diingin dicapai oleh DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif adalah, agar apa yang sudah diputuskan oleh DPRD dan Pemko Banjarmasin bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya