Kandangan, KP – Sebanyak 268 orang perangkat desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Kamis (3/12/2020) di Hotel G Sign Banjarmasin. Perangkat desa yang mengikuti Bimtek, yakni seretaris desa (Sekdes) dan kepala urusan (Kaur) keuangan desa.
Bimtek itu diselenggarakan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten HSS.
Materi Bimtek, mengenai pengadaan barang dan jasa, pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, prioritas pengunaan dana desa tahun 2021, dan sinergitas kebijakan antara pemerintah daerah dan desa. Diisi narasumber dari BPKP, BPK, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Kejaksaan serta Kepolisian.
Kepala Dinas PMD Kabupaten HSS Susilo Adianto menuturkan, desa sebagai struktur organisasi paling rendah, menjadi garda terdepan pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, kemampuan atau kapasitas aparat desa selaku unsur yang membantu kepala desa, mempunyai peran yang penting. Maka ujarnya, perlu didorong, dimotivasi, ditingkatkan keahlian serta kompetensi.
“Sehingga bisa memberikan masukan-masukan kepada kepala desa sebagai penentu kebijakan di tingkat desa,” terangnya.
Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan, Sekdes dan Kaur Keuangan Desa mempunyai posisi strategis, yang merupakan garda terdepan dalam pengelolaan keuangan di desa.
“Seorang Sekdes harus menguasai segala peraturan perundang-undangan. Serta Sekdes yang memberi pertimbangan kepada kepala desa, mana yang benar mana yang tidak. Dan kepala desa wajib mengikuti itu,” tutur Achmad Fikry, saat membuka Bimtek itu.
Achmad Fikry berpesan, seorang pengelola keuangan harus berani berkata tidak, jika ada permintaan kepala desa yang bertetentangan dengan aturan pengelolaan keuangan. “Harus berani kita lakukan, kalau kita ingin pengelolaan keuangan berjalan dengan baik dan benar,” tegasnya.
Diharapkan, Bimtek ini dapat berperan strategis. Sebab terangnya, dalam beberapa tahun ini desa menjadi objek pemeriksaan keuangan yang mengharuskan standar pengeloaan keuangan sama dengan pemerintah kabupaten.
“Kita sudah tujuh kali berturut-turut menerima opini WTP, ini juga berkat dukungan dari pemerintah desa. Kabupatennya maju juga berkat desa, karena objek pemeriksaan dari BPK sampai ke tingkat desa,” terangnya.
Pembukaan Bimtek itu turut dihadiri Rektor ULM Prof Dr Sutarto Hadi MSi MSc, Dekan Fakultas Hukum ULM Prof Dr Abdul Halim Barkatullah, S Ag SH MHum, Para Camat se Kabupaten HSS dan Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten HSS. (tor/K-6)
