Dua karateka banua
Masuk Jajaran PB FORKI

Sejarah baru, dua karateka banua Johan Joe dan Marudut Tampubolon, masuk dalam jajaran kepengurusan PB Forki, yang di nakhodai Marsekal TNI Hadi Tjahyanto

Banjarmasin, KP – Dua karateka Banua, yang juga Pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Kalsel hasil Musprov Ad/ARR, Johan Jou dan Marudut Tampubolon pun masuk jajaran kepengurusan.

Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) masa bakti 2019-2023 resmi dilantik dan dikukuhkan, dalam acara yang menerapkan protokol kesehatan ini dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu siang WIB lalu.

“Ya kami juga ikut dilantik namun secara virtual saja, ” kata Marudut Tampubolon di Banjarmasin Jumat (27/11/2020) siang.

Di PB Forki yang di nahkodai Marsekal TNI Hadi Tjahyanto, Johan Jou masuk di Bidang Organisasi, Perguruan, dan Daerah. Sedangkan Marudut Tampubolon menempati posisi Komisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Marudut mengaku setelah mendapat kewenangan ini, sebelumnya dia juga sudah melakukan tugasnya menyelesaikan dualisme kepengurusan yang ada di daerah.

Masalah dualisme kepengurusan Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Papua sudah selesai. Jawa Tengah juga sudah dengan ditunjuknya karateker tinggal Kalsel yang sebenarnya juga sudah terselesaikan,” kata Marudut.

Marudut memberikan bocoran dualisme Forki Kalsel sudah menemui keputusan final dimana PB Forki akan mencabut Surat keputusan (SK) sebelumnya dan menunjuk karateker sementara sebagai ketua.

“Namun kita menunggu saja keputusan resminya,” papar Pengacara kondang ini.

Selain dualisme kepengurusan di pengurus provinsi Forki di Daerah, Marudut bersama satuan tugas (satgas), mendapat tugas akan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di perguruan.

“Pada saat ini beberapa perguruan yang sedang berkonflik juga akan segera kita selesaikan,” tambah dia tanpa menyebutkan apa saja perguruan yang dimaksud.

“Sebuah kebanggaan bisa dipercaya masuk di kepengurusan PB Forki. Apalagi bisa bergabung dalam organisasi yang mayoritas petinggi militer dengan pangkat bintang, tentu cukup sulit bagi tokoh karateka di daerah,” tutur Johan Joe pria yang sering disapa Bang Jo ini menambahkan.

Menjadi pengurus PB Forki, lanjutnya, merupakan sejarah. Dimana ada dua orang sekaligus yang menempati posisi strategis dalam induk organisasi terbesar karate du Tanah Air. “Mohon doa dan dukungan agar bisa mengemban amanah jabatan yang diberikan ini,” ucapnya.

Berita Lainnya
1 dari 376

Dia menjanjikan polemik Forki Kalsel dan Forki Jateng segera diselesaikan. Diperkirakan, satu bulan kedepan sudah beres. “”Saya juga sebagai Ketua Forki Kalsel hasil Musprov sudah mengirimkan surat mediasi. Namun belum direspon Forki Kalsel hasil Musprovlub,” terangnya.

Pengurus Besar (PB) Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (Forki) dibawah pimpinan Ketua Umum Baru, Marsekal Hadi Tjahjanto mencoba meyelesaikan sejumlah permasalahan dualisme yang ada di tubuh Forki di sejumlah daerah.

Agar lebih fokus dalam penyelesaian dua kubu yang berselisih masih memiliki kedudukan yang sama secara organisasi itu dibentuklah Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Hukum dan Organisasi PB Forki.

Salah satu anggota Satgasus Hukum dan Organisasi PB Forki Marudut Tampubolon mengatakan Satgasus ini berjumlah 14 orang dan dia menjadi salah satu anggotanya.

“Salah satu tugasnya adalah menyelesaikan masalah dualisme seperti yang terjadi di Kalsel ini dan di beberapa daerah lainnya,” kata tokoh karateka Banua ini.

Tidak hanya Forki Kalsel saja kata Marudut sejumlah daerah lain juga memiliki dualisme kepengurusan sehingga totalnya ada 14 permasalahan di Indonensia.

“Pengurus Forki, perguruan perguruan anggota Forki yang terjadi masalah dualisme menjadi tugas tim satgasus. Salah satu masalah yang dihadapi juga soal Lemkari, Inkai sengketa merk dengan perguruan lain dan lainnya yang tidak bisa disebutkan,” ujar Marudut.

Khusus dualisme organisasi pengurus Forki didaerah termasuk di Kalsel dan Nusa Tenggara Timur (NTT) juga sudah masuk dalam penyelesaian tim Satgasus dengan langkah awal pendekatan humanis.

“Kasus di NTT ini sama dengan di Kalsel dimana permasalahannya tidak melaksanakan musprov sebagaimana mestinya. Namun masalah di NTT selesai setelah ketuanya mengundurkan diri dan mengakui kesalahan telah melanggar AD ART organisasi, Banten dan Jawa Tengah juga bahkan sudah diselesaikan permasalahannya,” ujar Marudut.

Ketua bidang organisasi PB Forki dan perwakilan sudah bertemu dengan kedua belah pihak yang bersengketa untuk pendekatan menyelesaikan masalah ini.

“Ingat pijakan kita ini keluarga besar karate. Jangan ada yang merasa dikalahkan dan merasa dimenangkan,” kata Marudut.

Menurut Marudut untuk Kalsel tim Satgasus sudah mendapat semua data permasalahan hanya tinggal masalah waktu saja lagi untuk diumumkan. “Kami tidak ingin nanti gara gara keputusan ini akan tercerai berai tapi mencarikan solusi,” kata dia.

Sebenarnya kata Marudut tim satgasus ini diberi tenggat waktu maksimal selama tiga bulan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“Kalau yang lain cepat selesai kok, Kaltim juga baru saja. Kalsel akan segera mengingat kesalahan yang dilakukan sangat nampak terang terangan berdasarkan hasil satgasus,” pungkas dia. (nets/nfr/k-9)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya