Kandangan, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Satgas Pencegahan Korupsi Wilayah VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait program Monitoring Center for Prevention (MCP).
Hal itu untuk menindak lanjuti surat KPK perihal tentang koordinasi, monitoring dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS Muhammad Noor, Rabu (2/12/2020) lalu secara daring dari ruang Media Center, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) setempat.
Sekda Kabupaten HSS Muhammad Noor mengatakan, program MCP Kabupaten HSS sudah mencapai lebih dari 50 persen. “Saat ini MCP Kabupaten HSS sudah mencapai 70,76 persen,” sebutnya.
Segala kekurangan atau data belum terlaporkan ujarnya, akan segera dilengkapi Pemkab HSS. “Kami sudah membuat kertas kerja, dan insya Allah di beberapa indikator ditingkatkan,” tutur Muhammad Noor.
Dalam Monev program MCP daring tersebut, Pemkab HSS meminta penjelasan lebih lanjut mengenai audit IT atau teknologi informasi (TI) yang di syarakatkan oleh KPK. Karena Kabupaten HSS belum ada memilik sumber daya manusia (SDM) yang bersertifikasi dalam masalah audit tersebut.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK, Dian Patria mengatakan pihaknya ingin mendampingi pemerintah daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya terangnya, dengan program MCP.
Memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, masih ada waktu sampai akhir tahun nanti bagi Pemkab HSS untuk melengkapi berbagai laporan.
“Tentu saja MCP bukan segala-galanya. Selain berbagai laporan disampaikan, juga harus sesuai dengan fakta atau praktik di lapangan,” jelasnya. (tor/K-6)
