Status tanggap darurat bencana banjir dan air pasang pun kembali diperpanjang untuk ketiga kalinya, Padahal jika ditarik mundur ke belakang, awalnya Pemko Banjarmasin mengira bahwa kondisi ini hanya sekedar genangan atau disebut dengan ‘calap’
BANJARMASIN, KP – Lebih dua pekan sudah kota Banjarmasin dihadapkan dengan musibah banjir. Dua kecamatan yang paling terdampak, yaitu Banjarmasin Timur dan Selatan, kondisi sebagian wilayahnya pun masih terendam, dengan ketinggian air yang bervariasi.
Status tanggap darurat bencana banjir dan air pasang pun kembali diperpanjang untuk ketiga kalinya. Padahal jika ditarik mundur ke belakang, awalnya Pemko Banjarmasin mengira bahwa kondisi ini hanya sekedar genangan atau disebut dengan ‘calap’.
Hingga akhirnya, status siaga banjir pun ditetapkan, tepatnya pada 14 Februari lalu. Namun belum genap sehari, akhirnya buru-buru meningkat menjadi tanggap darurat banjir dan air pasang. Karena memang kala itu, banjir telah terjadi di sebagian besar wilayah.
Pemko Banjarmasin pun akhirnya dibuat gelagapan. Karena selain harus menangani banjir, Pemko juga harus melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya terendam.
Pemko pun melakukan berbagai upaya agar banjir cepat reda. Mulai dari membongkar bangunan-bangunan yang menyumbat saluran sungai, hingga pompanisasi untuk mempercepat surutnya air.
Pengamat Perkotaan, Hamdi pun turut apresiasi, dengan langkah cepat Pemko Banjarmasin. Meskipun bak peribahasa nasi sudah menjadi bubur, karena banjir sudah terjadi.
“Satu sisi saya apresiasi upaya Pemko membongkar bangungan-bangunan di atas sungai. Memang orang itu kalau sudah kepentok baru sadar,” ucapnya ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (30/01) siang kemarin.
Walaupun sebenarnya menurut Hamdi, keberadaan bangunan-bangunan di atas sungai yang bisa menyumbat itu telah berulang kali Ia ingatkan, saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin.
“Kenyataannya, banjir pun akhirnya terjadi. Contohnya saja di kawasan Kuripan. Kita harap kejadian ini bisa membuat banyak pihak sadar,” tambahnya.
Persoalan lainnya lanjut Hamdi, adalah sungai-sungai yang sudah mengalami penyempitan dan mati, serta mengalami pendangkalan. Hingga akhirnya tidak mampu menampung air dari curah hujan yang tinggi.
“Seharusnya, dengan keberadaan sungai yang banyak banjir ini bisa dihindari,” pungkasnya.
Hamdi menyarankan, agar Pemko Banjarmasin benar-benar serius dalam merawat sungai-sungai dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan di atas sungai, yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bahkan kalau perlu, dibentuk semacam Badan atau Unit Pelayanan Teknis (UPT) hingga ke Kecamatan, untuk menangani dua hal tersebut. Mengingat jika hanya di tingkat, sulit untuk melakukan pengawasannya.
“Selama ini kan cuman bidang di PUPR. akhirnya nanti saling lempar tanggung jawab. Mumpung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah selesai, harus dibahas dengan serius,” tandasnya. (Zak/K-3)
