Rusli Dibebaskan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Banjarmasin, KP – Pengadilan Tinggi Banjarmasin membebas terdakwa M Rusli yang didakwa melakukan tindak korupsi yang menjadi perantara pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dulu Prona warga desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatyan Kab. Hulu Sungai Banjarmasin.

Hal ini dibenarkan oleh Panitera Muda Bidang Tipikor Syarifuddin kepada awak media, Rabu (24/2), ketika berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

“Terdakwa sendiri sejak Senin lalu sudah dikeluarkan dari rumah tahanan, dan kabarnya Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,’’ katanya

Majelis Hakim Tinggi berpendapat Muhammad Rusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Lantas membebaskan terdakwa Muhammad Rusli dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrisjpraak).

Dalam amar putusan tersebut disebutkan uang yang diterima terdakwa dipergunakan pengurusan serta pembelian materai serta uang transport karena antara desa dengan kantor BPN HSS berjarak sekitar 30 km.

Berita Lainnya
1 dari 1.230

Seperti dikatehui pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam vonisnya terhadap M Rusli, beda pasal dengan tuntutan JPU.

Dengan perbedaan pasal tersebut terdakwa M Rusli diganjar setahun dan enam bulan penjara.

Vonis ini jauh berbeda dengan tuntutan JPU Bobby dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, yang menuntut terdakwa lima tahun penjara. Pasalnya majelis hakim yang dipimpin hakim Daru Swastika mematok pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara JPU mematok pasal 11 huruf e UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu terdakwa juga dipidana denda Rp50 juta subsidair sebulan kurungan. Jika dibandingkan dengan tuntutan JPU vonis jauh berbeda, tuntutan JPU Bobby dituntut lima tahun penjara dan Denda Rp200,- subsidair tiga bulan kurungan.

Seperti diketahui, M Rusli telah mengumpulkan uang dari warga yang lahannya terkena PTSL tahun 2020 ini sebesar Rp29.600.000.

Perbuatan itu menurut jaksa dalam berkasnya bertentangan dengan pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya pengurusan PTSL berasal dari pemerintah dan tidak dipungut bayaran.

Pungutan yang dilakukan M Rusli masih dalam berkas jaksa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.Rusli sehari hari adalah guru pada salah satu madrasah Ibtidaiyah di tempat tinggalnya. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya