Palangka Raya, KP – Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), menghadiri acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Tahun 2020.
Kehadiran Sekda dilakukan secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Bajakah 2, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya, Senin (8/2).
Mendampingi Sekda Kalteng mengikuti pada acara tersebut, Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah dan Kepala Perwakilan Ombudsman Kalteng Biroum Bernardianto.
Melalui virtual Presiden RI Joko Widodo juga hadir pada acara yang diselenggarakan secara hybrid (kombinasi offline dan online), diikuti sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Rektor Perguruan Tinggi, dan Kepala Perwakilan Ombudsman se-Indonesia.
Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty mengungkapkan peluncuran Laporan Ombudsman Tahun 2020 ini mengusung tema “Mengawal Pelayanan Publik di Masa Pandemi COVID-19”. “Ini merupakan upaya Ombudsman untuk mempertanggungjawab kan amanah sekaligus transparansi lembaga atas kinerja lembaga ini selama satu tahun terakhir.
Laporan memuat berbagai aktivitas dan capaian Ombudsman selama masa pandemi. Lely pun mengemukakan bahwa, kondisi pandemi COVID-19 mendorong penyelenggara layanan publik untuk melakukan transformasi berbasis digital, yang harus direspons dengan cepat, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai penerima layanan.
Dielaskan pengaduan masyarakat ke Ombudsman setiap tahun relatif stabil, namun jumlah rekomendasi menurun secara tajam. Hal ini dikarenakan laporan dapat diselesaikan sebelum tahap rekomendasi, melalui skema tindakan korektif. “Untuk itu, Ombdusman menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara layanan publik yang telah memahami dan sungguh-sungguh menjalankan tindakan korektif ini.
Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menyatakan pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. “Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan,” tegas Presiden.
Terkait peran strategis Ombudsman. Menurut Presiden, transformasi pelayanan publik dan birokrasi tersebut tentu saja memerlukan pengawasan dari Ombudsman RI, baik berupa input, kritik, dan dukungan, agar pelayanan publik di Indonesia semakin berkualitas.P
Presiden mengharapkan agar semua pihak dapat menjadi bagian dari proses mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik tersebut.
“Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” ujar Presiden. (drt/k-10)
