Banjarmasin, KP – Stok Plasma Konvalesen di kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin kembali menipis. Padahal plasma konvalesen sendiri merupakan salah satu cara untuk mengobati pasien Covid-19 yang bergejala.
Kepala Unit Donor Darah (UDD) Kota Banjarmasin, dr Aulia Ramadhan Supit menjelaskan, kondisi itu sendiri terjadi lantaran titer antibodi yang menjadi syarat utama memproduksi plasma konvalesen tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang telah menerima vaksin Covid-19.
Sedangkan saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya menjalankan program vaksinasi yang berjalan menyasar sebagian masyarakat.
“Jumlah pendonor plasma konvalesen sebulan terakhir ini sudah sangat berkurang. Karena syarat pendonor tidak bisa dilakukan orang yang sudah bervaksin,” ucapnya saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (30/03) sore.
Ia menjelaskan, alasan seseorang yang sudah divaksin tidak bisa jadi pendonor Plasma Konvalesen lantaran antibodi orang yang bervaksin, tidak sebagus orang yang terpapar murni oleh virus.
“Antibodi yang terbentuk bukan karena tumbuh sendirinya karena terpapar. Jadi mungkin kualitas plasma konvalesennya tidak sebagus yang terpapar murni. Tapi kita masih menunggu regulasi lagi dari Pemerintah Pusat atau WHO,” tambahnya.
Menurutnya, padahal, saat ini permintaan terhadap plasma konvalesen produksi PMI Kota Banjarmasin justru meningkat. Bahkan membuat pihaknya beberapa kali meminta stok plasma konvalesen ke UDD Kota Surabaya yang stoknya melimpah.
“Memang setiap hari ada pengambilan bisa sampai 10 sampai 15 kantong. Tapi langsung habis. Tidak bisa buat stok. Permintaan banyak sampai 25 kantong per harinya untuk rumah sakit,” pungkasnya.
Karena itu, pria dengan sapaan Rama itu berharap adanya instruksi dari Pemerintah Daerah agar pegawainya yang berstatus sebagai penyintas Covid-19 dan tidak mendapatkan terapi plasma bisa jadi pendonor.
Selain itu, pihaknya juga telah bekerjasama dengan rumah sakit untuk memasang pamflet imbauan, agar pasien yang sembuh bisa mendonorkan titer antibodi nya ke PMI.
“Secara pribadinya sudah banyak. Tapi kita harapkan juga ada instruksi langsung dari kepala daerah. Seperti di Surabaya mereka aktif sekali. Bahkan stoknya berlebihan sampai mengirim ke Jakarta,” harapnya. (Zak/KPO-1)
