Selesaikan Dulu Reklamasi PT Adaro

Banjarmasin, KP – DPRD Kabupaten Tabalong meminta pemegang kontrak karya dan Perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) untuk menyelesaikan reklamasi tambang, sebelum mengajukan perpanjangan izin baru.

“Kita minta mereka menyelesaikan reklamasi tambang, sebelum mengajukan perpanjangan izin baru,” kata Wakil Ketua DPRD Tabalong, Habib Muhammad Taufani Alkaff kepada wartawan, usai konsultasi dengan DPRD Kalsel, Selasa (27/4/2021), di Banjarmasin.

Hal ini terkait dengan berakhirnya izin milik PT Adaro Indonesia di lahan seluas 31.380 hektare yang habis pada 1 Oktober 2022, mengingat keberadaanya di Kabupaten Tabalong.

Habib Taufani mengungkapkan, reklamasi lahan yang dilakukan PKP2B tersebut masih sangat minim, atau hanya 18 persen dari luasan lahan yang perlu direklamasi.

Berita Lainnya
1 dari 743

“Kita minta ini agar diselesaikan sebelum berakhirnya masa kontrak pada akhir 2022 mendatang,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Habib Taufani mengharapkan, agar keberadaan perusahaan tambang memperhatikan kearifan lokal, sehingga tidak habis tambang maka habis juga usaha masyarakat.

“Ini sebagai bagian komitmen terhadap lingkungan dan memperhatikan kearifan lokal,” tambah Habib Taufani.

Apalagi pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) juga mengatur agar eks pemegang IUP atau IUPK yang telah berakhir, wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen serta menempatkan dana jaminan pasca tambang.

“Ini yang kita inginkan bisa dipenuhi pemegang izin PK2B yang berakhir kontraknya dan akan mengajukan perpanjangan izin baru,” ujarnya. (lyn/K-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya