Fraksi DPRD HSS Imbau Optimalkan Perencanaan Atasi SILPA

Kandangan, KP – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020.

Disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II M Kusasi DPRD HSS, Senin (28/6/2021) di Gedung DPRD setempat.

Pada intinya, seluruh fraksi mengapresiasi dan menyambut baik Raperda pertanggungjawaban APBD 2020, dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK dengan opini WTP.

“Sebagai masyarakat dan bagian dari Pemerintah Daerah, kami dari Fraksi PDIP megucapkan selamat dan terima kasih atas pencapaian dan kinerja pembangunan yang dilakukan selama ini,” ucap Muhazerrahman, membacakan pandangan Fraksi PDIP DPRD HSS.

Namun tambahnya, fraksi PDIP berasumsi masih adanya kekurangan, yakni catatan berupa temuan dan rekomendasi dari BPK diimbau perlu dikaji secara serius untuk disempurnakan.

Fraksi Gerindra-PAN Ryan Darmawan juga mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya, kepada seluruh SOPD maupun instansi terkait. Ia berharap, ke depan lebih fokus dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang pembangunan, investasi dan kesehatan walaupun masa pandemi ini.

Beberapa fraksi menyoroti terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp 302.352.674.278,28, naik sebesar RP 275.260.913.245,44 atau 8,96 persen dari 2019.

Berita Lainnya
1 dari 528

“Fraksi PKB menilai aspek perencanaan masih belum optimal, hal ini harus diatasi dengn kajian menyeluruh pada perencanaan program kegiatan,” tutur Fraksi PKB M Yurni.

Yurni mengatakan, Fraksi PKB menyarankan agar mengefektifkan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Senada, Fraksi Golkar melalui Suniansyah yang menilai perencanaan masih belum optimal dan perlu diatasi dengan kajian menyeluruh.

“Kami menyarankan untuk ke depan agar terukur dengan baik, sehingga sisa anggaran tidak terjadi dari tahun ke tahun,” pesannya.

Sedangkan dari Fraksi Nasdem Kartoyo, menyarankan SOPD yang terjadi SILPA, agar dalam membuat program sesuai perencanaan yang matang. “Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat harus menjadi proiritas, dibanding untuk memenuhi kebutuhan birokrasi,” imbaunya.

Ketua Fraksi PKS Samsudin berpesan, dalam melaksanakan APBD untuk memperhatikan perencanaan, pengorganisasian dan evauasi. Sehingga segala hal dapat diprediksi dengan akurat, dan tidak terus menerus mempunyai SILPA.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS Muhammad Noor mengatakan, terkait SILPA pihaknya akan memberikan jawaban sesuai fakta yang ada.

Muhammad Noor mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi, yang memberikan tanggapan dan masukan terhadap pertanggungjawaban APBD 2020 itu. (tor/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya