Pelaihari, KP – Komisi II DPRD Kalsel mengharapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mampu menjalankan layanan publik secara mandiri, baik dalam hal pengelolaan operasional maupun pendanaan.
“KPH diharapkan mampu mandiri dalam mengelola operasional maupun pendanaan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, Senin (31/5), di Pelaihari.
Hal tersebut diungkapkannya usai kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke KPH Tanah Laut.
Menurut Imam Suprastowo, KPH merupakan lembaga bentukan pemerintah untuk menyediakan layanan publik diharapkan dapat menggali pendapatan sendiri, dengan potensi yang ada.
“Jadi bisa menjalankan layanan publik secara mandiri, terutama dalam pengelolaan hutan,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Lebih lanjut diharapkan agar KPH juga harus memanfaatkan peluang inovasi dan kreativitas agar maju dan mandiri.
“Konsep kehutanan sudah baik dengan manajemen KPH sehingga perlu program kerja jangka panjang yang baik,” tambah Imam Suprastowo didampingi anggota Komisi II lainnya.
Selain juga, inovasi dan kreativitas juga memungkinkan pengelolaan kehutanan ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Sebelumnya, Kepala KPH Tanah Laut, Rahmad Riansyah memaparkan profil KPH Tanah Laut dan program-program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan hutan di kawasan tersebut.
“Sejumlah program sudah dijalankan agar mampu mengelola hutan secara mandiri,” katanya. (lyn/K-1)
