Program FKUB Jadi Skala Prioritas Di Kalsel

Jakarta, KP – Komisi I DPRD Kalsel mendukung program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi skala prioritas di Kalsel, mengingat keberadaannya masih sangat tertinggal.


Bahkan menurut indeks kerukunan umat beragama dari Kementerian Agama RI, Kalsel berada di urutan ke-24, sedangkan Kalteng berada di urutan ke-5.

“Inilah yang menjadi dasar utama dan ingin dikonsultasikan ke Ditjen Polpum Kemendagri RI,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas, usai konsultasi di Direktorat Jendral Politik dan Pemerintaha Umumu, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, belum lama ini.


Selain itu, juga mekanisme penganggaran untuk menunjang kegiatan FKUB yang selama ini juga dirasakan masih sangat kecil.


“Kami tadi diberikan bekal, cara dan upaya-upaya untuk meningkatkan program FKUB. Kami akan support,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Berita Lainnya
1 dari 3.547


Karena itu, bagaimanapun juga FKUB ini salah satu program yang menjadi upaya bagi pemerintah pusat agar ini menjadi skala prioritas dalam rangka kerukunan umat beragama, termasuk dalam perencanaan penganggaran program FKUB di Kalsel.


Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias ini juga didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Karmila bersama mitra kerja dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kalsel.


Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri RI, La Ode Ahmad mengapresiasi dan menyambut kedatangan Hj Karmila dan Komisi I DPRD Kalsel, mengingat pihaknya sedang mendesain kebijakan yang lebih strategis lagi dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden untuk penguatan kerukunan umat beragama.


“Kita sedang menyusun rancangan Peraturan Presiden untuk penguatan kerukunan umat beragama,” kata La Ode Ahmad.


Sedangkan mengenai anggaran FKUB, menurut La Ode, Kalsel dan kabupaten/kota lainnya sudah memasukan anggaran, namun secara statistik masih minim.


“Sebenarnya mudah bagi Pemda untuk menyusun anggaran FKUB, karena struktur dan regulasinya jelas, yakni Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,” tambahnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya