Martapura, KP – Bupati H Saidi Mansyur didampingi Sekdakab HM Hilman mempresentasikan inovasi Jempol Pelanduk dan Gebraks di hadapan tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 tersebut dilakukan secara virtual, di Command Center Manis, Martapura, Selasa (13/7).
Hadir pula Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Azwar, Kadis PUPR Solhan dan Kepala Bappeda Litbang Galuh Tantri Narindra.
Di hadapan Tim Panel Independen dipimpin Prof Dr Eko Prasojo, Bupati memaparkan dan mempresentasikan 2 terobosan baru unggulan yang dilakukan Pemkab Banjar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lewat inovasi ”Jempol Pelanduk” atau Jemput Bola Pelayanan Administrasi Penduduk dan melalui Dinas PUPR Banjar dengan inovasi “Gebraks” atau Gerakan Bersama Realisasi Akses Sanitasi.
Terkait inovasi Jempol Pelanduk, Bupati menjelaskan, Disdukcapil Banjar meluncurkan inovasi tersebut dengan tujuan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat, dengan mendatangi langsung ke rumah warga yang sakit dan lansia.
“Tentunya sesuai surat pengajuan dari warga ke Disdukcapil. Setelah mengirimkan surat, tim langsung membentuk anggota dan mendatangi warga bersangkutan yang kemudian melakukan proses perekaman dan pembuatan e-KTP, sehingga tidak perlu repot datang ke Kelurahan, Kecamatan maupun Kantor Disdukcapil,” jelasnya.
Sementara Sekda Hilman memaparkan inovasi “Gebraks”, yakni berangkat dari persoalan pencemaran sungai akibat limbah masyarakat dan lingkungan permukiman tepian, sehingga sungai kurang layak.
”Pencemaran sungai sudah menjadi permasalahan lama yang belum terpecahkan, karena budaya masyarakat cenderung restricted,” katanya.
Oleh karena itu, Dinas PUPR Banjar mengeluarkan kebijakan inovasi Gerakan Bersama Realisasi Akses Sanitasi dengan beberapa tujuan, diantaranya mengurangi pencemaran air Sungai Martapura yang disebabkan air limbah domestik, khususnya limbah tinja manusia.
”Lalu mewujudkan partisipasi aktif pemerintah pusat, kabupaten dan desa, BUMD, swasta serta masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah yang baik,” paparnya. (Wan/K-3)
