Oleh : Siti Rahmah, S.Pd
Pemerhati Sosial
Wabah ternyata tak hanya membuat sistem kesehatan dan ekonomi negara kolaps. Tapi berpengaruh pula terhadap aspek psikososial masyarakat. Salah satu buktinya adalah kian maraknya kasus kekerasan dan konflik di tengah masyarakat, baik yang menimpa penderita Covid-19, para tenaga kesehatan (nakes) maupun petugas pemakaman.
Nasib nahas dialami Salamat Sianipar (45), warga Desa Sianipar Bulu Silape Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Sumatra Utara membuat kita terenyuh. Virus Corona telah memaksanya melakukan isolasi mandiri di hutan, tanpa teman dan penerangan. Atas permintaan aparat desa beserta masyarakat, ia pun pergi sendirian. Namun, kondisi yang tidak membuatnya nyaman menekannya untuk kembali ke kampung halaman. Nahasnya, bukan pertolongan yang didapat, justru umpatan, pukulan, dan lemparan batu yang mendarat ke tubuhnya. Sedangkan warga Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang melakukan penganiayaan terhadap tim pemakaman jenazah pasien Covid-19 meminta maaf. Mereka mengakui kesalahannya dan meminta untuk berdamai.
Sangat disayangkan, hal ini terjadi di negeri yang katanya “orangnya ramah-ramah”. Pandemi seolah sukses menghapus simpati dan empati masyarakat. Bahkan, kekacauan ini terjadi di mana-mana. Bukan hanya antarmasyarakat, tetapi juga dengan tenaga kesehatan.
Pandemi sungguh mengiris hati. Selain setiap hari muncul kabar duka, konflik horizontal antarmasyarakat juga nakes bikin mengelus dada. Ternyata, selama ini banyak ketakpahaman dalam diri rakyat. Mereka salah menerima informasi atau bahkan tidak mendapat informasi yang benar, sehingga banyak terjadi tindakan di luar nalar.
Peristiwa di atas hanya sebagian kecil kasus kekerasan yang kian marak terjadi di tengah kian merebaknya wabah Covid-19. Minimnya pengetahuan masyarakat dan menguatnya tekanan akibat kondisi ekonomi yang makin memburuk, membuat stres sosial tampak makin merebak.
Salah satu tandanya adalah emosi yang gampang tersulut, munculnya sikap egois dan tidak mau peduli dengan keadaan, serta kepentingan yang lebih besar. Selain itu, muncul pula suasana saling curiga, serta berbagai gejala psikososial yang membuat kondisi masyarakat makin tidak sehat.
Akibat dari kondisi ini, wabah yang semestinya bisa dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama akhirnya kian tak bisa dikendalikan. Bahkan, masyarakat cenderung nafsi-nafsi, mengambil tindakan sendiri-sendiri, yang membuat wabah makin sulit diatasi.
Yang membuat miris, mereka yang semestinya di-support karena telah berjibaku di garda depan perang melawan wabah, justru turut menjadi korban keadaan. Para nakes dan petugas pemakaman misalnya, makin kerap mengalami kekerasan, mulai dari kekerasan verbal, psikologis, hingga fisik.
Sebenarnya, di sini ada kesalahan menerima informasi yang mengakibatkan tidak tepat dalam memilih aktivitas. Siapa yang bertanggung jawab? Dalam hal ini tentu saja kewajiban pemerintah. Melalui perangkat desa dan kesehatan desa, seharusnya pemerintah mampu menjelaskan perihal bahaya virus ini hingga ke pelosok-pelosok. Dengan demikian tidak ada kejadian “miskom” hingga berujung penganiayaan
Kondisi ekonomi sudah memasuki fase krisis. Kehidupan masyarakat saat itu sudah benar-benar sulit. Pengangguran dan kemiskinan merebak di mana-mana. Situasi ini diperparah dengan adanya wabah.
Mirisnya, situasi ini harus mereka hadapi di tengah lemahnya tanggung jawab riayah (pengurusan) negara atau penguasa atas mereka. Sikap dan kebijakan para penguasa bisa dikatakan paling besar kontribusinya dalam memperburuk situasi. Wajarlah jika distrust pun makin menguat di kalangan rakyatnya sendiri.
Siapa pun bisa melihat, jatuhnya negeri ini ke dalam kubangan krisis ekonomi adalah dampak kebijakan salah penguasa yang terlalu takzim pada kekuatan korporasi. Proyek-proyek investasi yang dipaksakan justru jadi jebakan utang yang memuluskan penjajahan.
Saat wabah terjadi, alih-alih segera mengambil langkah antisipasi, para penguasa justru sibuk bercanda ria dan melakukan penyangkalan. Seolah-olah virus Covid-19 ini hanya lalat kecil yang bisa ditepuk dengan sekali tepukan.
Lalu mereka pun sibuk membangun narasi salah tentang wabah, seraya menularkan kebodohan dan sikap abai kepada rakyatnya. Wajar jika hari ini masyarakat tak punya kesiapan cukup, termasuk dalam hal pengetahuan. Lalu akhirnya gagap dalam menghadapi situasi yang mengancam.
Ndilalahnya, saat wabah makin tak bisa dicegah, berbagai kebijakan salah kaprah pun justru diambil pemerintah. Mereka sibuk bermain istilah, demi membangun citra bahwa mereka sedang serius memecahkan masalah.
Maka, hasilnya bisa ditebak. Jumlah kasus Covid-19 pun bukannya makin turun melandai, bahkan hilang, malah korban terus berjatuhan dan grafiknya tetap melandai di ketinggian.
Masyarakat semestinya menyadari, kondisi seperti ini adalah konsekuensi diterapkannya sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal. Sistem kepemimpinan seperti ini memang tegak di atas kekuatan modal dan minus dari dimensi ruhiyah.
Bahkan, politik biaya tinggi yang menjadi ciri khas sistem ini menjadikan proses pemilihan kepemimpinan sebagai ajang perjudian para pemilik korporasi. Mereka kucurkan sebanyak-banyak modal demi memenangi kontestasi.
Hal ini tentu berbeda jauh dengan sistem kepemimpinan Islam. Dalam Islam, kepemimpinan sangat lekat dengan dimensi ruhiyah. Ia adalah amanah Allah yang pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat.
Islam menetapkan bahwa penguasa atau negara adalah pengurus (rain) dan penjaga (junnah) bagi rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. (HR Bukhari)
Dan beliau SAW pun bersabda, “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)
Oleh karenanya, hubungan yang dibangun antara penguasa dan rakyat dalam Islam adalah hubungan gembala dengan penggembalaannya. Atau seperti hubungan bapak dengan anak-anaknya.
Sehingga, penguasa dalam Islam akan selalu memastikan rakyatnya terpenuhi kesejahteraannya dan terjaga dari segala mara bahaya. Tak hanya dengan pendekatan komunal, tapi benar-benar per individual.
Semua itu bisa diwujudkan melalui penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab, syariat Islam bukan syariat bagi kepentingan satu golongan, melainkan jalan kebahagiaan yang dibuat Sang Maha Pencipta untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.
Sejarah membuktikan, saat kepemimpinan Islam tegak, masyarakat Islam hidup dalam kebahagiaan. Kelemahan dan penyimpangan yang terjadi di sebagian fase sejarah umat Islam, tak bisa menafikan kenyataan bahwa penerapan sistem ini telah membawa umat pada ketinggian peradaban yang tak pernah mampu dicapai oleh sistem kepemimpinan yang lainnya.
Dalam sejarah penerapan kepemimpinan Islam, kondisi sulit seperti wabah atau paceklik bukanlah sesuatu yang tak pernah dialami umat Islam. Bahkan, umat Islam pernah ditimpa wabah Tha’un yang lebih mematikan.
Namun, dengan paradigma kepemimpinan yang benar, wabah ini pun bisa cepat diatasi. Hingga akhirnya masyarakat pun bisa kembali hidup normal sebagaimana wabah belum terjadi. Padahal jika dibandingkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa itu tentu kalah jauh dari saat ini.
Walhasil, apa yang terjadi hari ini semestinya menjadi pembelajaran penting bagi seluruh umat Islam. Bahwa kondisi buruk yang terus mereka hadapi tak akan berubah jika mereka tetap menerapkan sistem rusak dan tak berkah ini.
Harapan masa depan mereka tak lain hanya pada sistem Islam. Karena kepemimpinan Islam tegak di atas akidah yang sahih dan lurus. Sementara syariat yang diterapkannya mampu memecahkan seluruh problem kehidupan dengan solusi yang benar, sehingga mengundang ketenteraman sekaligus keberkahan.
