Banjarmasin, KP – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 masih diprioritaskan pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 beserta dampaknya.
“APBD 2022 masih diprioritaskan pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada wartawan, usai paripurna dewan dengan agenda pengesahan APBD 2022, Kamis (25/11/2021), di Banjarmasin.
Seperti, penangulangan penyebaran Covid-19, perbaikan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang terdampak pandemic, termasuk infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Namun diharapkan pandemi Covid-19 semakin melandai, sehingga anggaran 2022 bisa untuk lain yang juga urgen. “Kita berupaya menekan penyebaran Covid-19, agar pembangunan bisa berjalan kembali,” ujarnya didampingi Ketua DPRD Kalsel.
Oleh karenanya, segala saran atau masukan anggota Dewan, baik melalui Badan Anggaran maupun pemandangan umum fraksi-fraksi akan kami perhatikan guna pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik lagi.
Langkah selanjutnya, Perda APBD 2022 akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri agar bisa dievaluasi.
“Diharapkan secepatnya rampung, agar lelang sejumlah proyek besar bisa dilakukan akhir tahun ini, sehingga bisa segera dilaksanakan,” jelas Roy Rizali Anwar.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, dimana prioritas anggaran pada pemulihan ekonomi, sehingga pembangunan dapat berjalan kembali, dan anggaran tidak hanya fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19.
“Jadi diupayakan agar kasus Covid-19 melandai, agar pembangunan bisa berjalan kembali,” tambah politisi Partai Golkar.
Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dalam pendapat akhirnya pada prinsipnya menerima RAPBD 2022 menjadi APBD tahun depan dengan bercatatan antara lain mengenai komitmen terhadap pencapaian target melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Sebagai contoh dalam hal pengelolaan aset daerah, serta bagi hasil yang merupakan hak Kalsel,” kata juru bicara Badan Anggaran, H Sahrujani.
Banggar juga mengingatkan masalah realisasi anggaran dalam melaksanakan program harus memperhatikan sinergitas seperti yang berkaitan aspirasi masyarakat.
Selain itu, juga masalah pembiayaan agar Pemprov melakukan kalkulasi sebaik dan semaksimal mungkin antara lain yang berkaitan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Keberadaan BUMD diharapkan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah,” ujar politisi Partai Golkar.
RAPBD Kalsel 2022 yang ditetapkan menjadi APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah Rp5,5 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp5,5 triliun lebih mengalami selisih kurang sekitar Rp35 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto. (lyn/KPO-1)
