Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
Martapura

Ancaman Omicron
Banjar Ikuti Arahan Mendagri

×

Ancaman Omicron<br>Banjar Ikuti Arahan Mendagri

Sebarkan artikel ini
hal16 4klmbjr2 10
ARAHAN MENDAGRI - Kadinkes Diauddin dan Plh Kalak BPBD Riza Dauly saat mengikuti arahan Mendagri dalam mengatasi pandemi Covid-19. (KP/wawan)

Martapura, KP – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 saat Nataru dan Penanganan Varian Omicron secara virtual, bersama gubernur dan bupati/walikota se Indonesia.

Sementara dari Command Center Manis Martapura, Pemkab Banjar hadir diwakili Kadis Kesehatan dr Diauddin, Kadis Kominfostandi HM Aidil Basith serta Plt Kepala BPBD Riza Dauly.

Baca Koran

Tito Karnavian mengatakan, untuk pencegahan kasus Covid-19 di perayaan tahun baru, khususnya di tempat-tempat publik, disarankan menggunakan aplikasi peduli lindungi, dengan aturan masyarakat minimal sudah vaksin dua kali.

Pada rakor ini juga disosialisasikan Inmendagri Nomor 69 tahun 2021 tentang PPKM level 3, 2 dan 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebarannya, berlaku dari 14 Desember hingga Januari 2022.

Inmendagri ditujukan kepada semua kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya kepala daerah merangkul Forkopimda dan stakeholder terkait untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat, khususnya pemilik usaha.

“Intinya kita mengelola pandemi di masa Nataru, mengingat ada potensi kerumunan akibat mobilitas tinggi. Kita tidak ingin seperti tahun lalu terjadi ledakan,” tuturnya.

Posko PPKM juga diaktifkan, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, desa dan RT, jangan lengah ketika masyarakat berlibur, sebagai abdi masyarakat justru harus menjaga keselamatan mereka tanpa harus panik.   

Tito juga meminta kepala daerah beserta Forkopimda selalu berkoordinasi bila terjadi skenario terburuk di masa Nataru dan karena varian Omicron ini.

Terkait target vaksinasi 70 persen, dia akan melakukan evaluasi awal tahun, daerah mana saja yang sudah mencapai target untuk diberikan penghargaan. Dari 34 provinsi, 13 provinsi diantaranya belum mencapai target.  

“Kita akan berikan kepada Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara yang mampu mencapai target 70 persen selama 10 hari,” ujarnya.

Baca Juga :  Musrenbang Astambul, Pemkab Tekankan Delapan Prioritas Pembangunan

Ditambahkannya, keterlambatan vaksin juga disebabkan oleh medan berat, faktor cuaca seperti ombak, menurunnya minat masyarakat serta semangat aparatur. (wan/K-7)

Iklan
Iklan