Meski pihak DPUPR sudah memprogramkan sejumlah proyek normalisasi sungai, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya gagal direalisasikan
BANJARMASIN, KP – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaeni meminta agar Pemko secara bertahap melakukan pembebasan bangunan atau rumah warga yang berdiri di atas sungai.
” Itu jika Pemko serius merealisasikan program untuk menormalisasi seluruh sungai yang ada di kota ini,”katanya.
Hal itu disampaikan Isnaeni kepada wartawan usai memimpin rapat kerja dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kamis (9/12/2021) lalu.
Sebelumnya pada rapat kerja dengar pendapat membahas banjir rob yang dialami kota banjir ini, Isnaeni mengungkapkan, meski pihak DPUPR sudah memprogramkan sejumlah proyek normalisasi sungai, namun dalam pelaksanaan pekerjaannya gagal direalisasikan.
Adapun kendala dihadapi ungkap Isnaeni, karena tidak ada kontraktor yang berani mengajukan penawaran untuk mengerjakan proyek normalisasi sungai tersebut.
Disebutkan, keengganan pihak kontraktor mengajukan penawaran dalam pelaksanaan tender ini kiranya dapat dimaklumi.
Masalahnya kata Isnaeni, karena bagaimanapun tidak mudah bagi kontraktor untuk melaksanakan sebuah proyek jika medannya cukup berat, Seperti banyak rumah di tepian sungai yang akan dinormalisasi.
” Sementara hampir seluruh sungai di kota ini sudah terlanjur berdiri banyak bangunan seperti halnya rumah warga,” ujarnya.
Menurutnya menyadari hal demikian, maka upaya untuk membenahi dan melakukan normalisasi sungai di seluruh Kota Banjarmasin dibutuhkan dana yang sangat besar.
Termasuk lanjutnya selain waktu, tapi juga ketersediaan dana untuk keperluan menertibkan dan membebaskan rumah warga agar ketika pekerjaan normalisasi sungai dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala di lapangan.
‘’Seperti halnya ketika Pemko Banjarmasin melaksanakan normalisasi sungai di sepanjang Jalan Veteran dan pembangunan sirih di sepanjang Jalan Kapten Piere Tendean, tepian Sungai Martapura,’’ tandasnya.
Sebelumnya saat rapat kerja dengar pendapat dengan komisi III, Kabid Sungai Hizbul Wathoni dan Kabid Drainase Khairul Saleh dari DPUPR mengaku menghadapi sejumlah kendala untuk melaksanakan proyek normalisasi sungai di kota ini.
Adapun salah satu kendala terberat dihadapi Hizbul Wathoni adalah karena banyaknya rumah warga yang berada di atas sungai.
Padahal ungkapnya, lelang tender untuk pekerjaan proyek itu sudah diumumkan dan ditawarkan beberapa kali, namun tidak ada satupun kontraktor yang menyanggupi mengajukan penawaran.
‘’Salah satu penyebabnya adalah karena cukup beratnya medan untuk mengerjakan proyek ini akibat banyaknya bangunan dan rumah warga yang berada di atas sungai,’’ ujarnya Khairul Saleh menambahkan.
Dikemukakan selain rumah warga kendala lain adalah, saat normalisasi sungai dikerjakan tidak adanya lokasi pembuangan limbah lumpur atas sampah setelah sungai dilakukan dikeruk.
Dijelaskannya, proses pembuangan lumpur dan berbagai jenis sampah terhadap sungai yang dilakukan pengerukan selama ini dirasakan cukup menelan biaya cukup besar, lantaran umumnya di sekitar pekerjaan normalisasi sungai tidak tersedia lahan atau lokasi untuk pembuangan lumpur sementara. (nid/K-3)
