Rantau, KP – Pemerintah Kabupaten Tapin memberikan perlindungan terhadap para pekerja migran asal Kabupaten Tapin, mulai hak dan kewajiban para pekerja migran Indonesia (PMI), agar dapat terpenuhi oleh para perusahaan saat bekerja.
Hal itu dilakukan Kerjasama yang tertuang dalam MoU antara Bupati Tapin HM Arifin Arpan dengan Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta. Rabu (8/12/2021) kemarin.
Dengan ditantangani bersama ini, maka perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia KabupatenTapin dapat di mulai dari sebelum bekerja, tepat sejak pendaftran, pembuatan dukumen perjalanan atau visa resmi, pemberangkatan hingga pulang ketanah air setelah kontrak kerja selesai.
Bupati Tapin HM Arifin Arpan seusai kegiatan, mengatakan dengan adanya MoU ini, Kabupaten Tapin dapat melakukan pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan.
“Adanya MoU ini nantinya sebagai upaya daerah untuk melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia khususnya dari Kabupaten Tapin,” Ujarnya.
Berharap dengan adanya MoU ini nantinya, semua pekerja Migran asal di Kabupaten Tapin semua hak dan kewajibannya dapat terpenuhi, karena para pekerja ini juga merupakan warga negara Indonesia yang sudah sepatutnya diperlakukan dengan baik oleh perusahaan tempat dirinya bekerja.
Diharapkan dengan Kerjasama ini dpaat mendorong perekonomian di Kabupaten Tapin, dengan bekerja di luar Tapin dengan rasa aman dan nyaman.
Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani mengucapkan, terima kasih kepada Pemerintah daerah Kab. Tapin yang mau bersama-sama bertanggung jawab atas keselamatan PMI.
Ucapan terima kasih kepada para kepala daerah yang sudah mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan BP2MI dalam sama sama melindungi dan memperhatikan pekerja migran,“ ujarnya.
Dikatakannya pemerintah berkometmen untuk memproteksi agar setiap anak bangsa tidak menjadi korban perdagangan orang yang dikendalikan oleh sindikat dan mafia harus berkesinambungan.
“Kalau kita potret ke daerah, mereka adalah warga masyarakat dari sebuah pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, berarti benar undang-undang dilahirkan untuk mendorong tanggung jawab semua pihak,“ pungkasnya. (abd/K-6)
