Batulicin, KP – Secara virtual,Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar dan jajaran mengikuti Rakor Penanggulangan Covid-19 saat Nataru dan Penanganan Varian Umicron di Kantor Bupati Tanah Bumbu senin27/12.2021. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan I nmendagri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan level 1 Covid-19 ditetapkan pada 13 Desember 2021 dan berlaku pada tanggal 14 Desember 2021 s.d 3 Januari 2022. Poin penting menentukan level 3, 2, dan 1 dengan berpedoman pada Indikator Kemenkes, dan capaian vaksinasi, perbaikan data covid-19, ketepatan penetapan level PPKM dan pengambilan kebijakan,seperti pembatasan kegiatan masyarakat dan beberapa kegiatan. Mengaktifkan posko-posko Desa, Kelurahan. Pembatasan pintu masuk. Percepatan distribusi vaksin. Pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan.
“Pengetatan dan edukasi protokol kesehatan,mempercepat proses penyaluran Bansos dan BTT serta pemberlakuan sanksi yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Tito Karnavian.
Sementara, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyampaikan, strategi dalam penanganan pandemi adalah untuk deteksi, meningkatkan tes epidemiologi vs screening, meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak dengan melibatkan Babinsa/Bhabinkamtibmas, surveylans genomik di daerah-daerah berpotensi lonjakan kasus dan penguatan surveylans dipintu masuk negara. Adapun
untuk terapeutik adalah konversi TT 30 – 40 persen dari total kapasitas RS dan pemenuhan suplai termasuk oksigen, alkes dan SDM. Selain itu meningkatkan tenaga cadangan dokter internsip, koas, mahasiswa tingkat akhir. Pengetatan syarat masuk RS, saturasi <95 persen, sesak nafas. Diawasi oleh tenaga aparat atau relawan, agar hanya kasus sedang, berat, kritis di RS dan meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat. “Untuk vaksinasi, alokasi vaksin 50 persen di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi, sentra vaksin diberbagai tempat yang mudah diakses oleh publik. Syarat kartu vaksinasi bagi pelaku perjalanan dan diruang/fasilitas publik serta percepatan vaksinasi pada kelompok rentan, termasuk lansia dan orang dengan komorbid,” ujar Kemenkes.
Dari rakor yang dilaksnakan uni Mendagri berkesimpulan dalam mengantisipasi semua itu jangan sampai lengah, terutama Nataru. Potensi kerumunan, apalagi sudah masuk omicron, jangan terjadi lonjakan dan mobilitas masyarakat cukup tinggi, dan berharap kepada Gubernur, Bupati serta Forkopimda, ada follow up yang sistematik langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi potensi kerawanan ini.
“Dalam hal ini, betul-betul dieksekusi. Kuncinya adalah, ada follow up dan sinergi kolaborasi,” ujar Tito Karnavian mengakhiri sambutannya. (rel/han)
