Resmi Jabat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaifullah Tamliha Janji Perjuangkan Pembangunan Kalsel

Jakarta, KP – Meski cukup lama mengabdi di Komisi I yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan negara, komunikasi dan informasi serta intelijen, kini Syaifullah Tamliha pindah ke Komisi V DPR RI.

Hasil rapat internal yang berlangsung di Gedung Nusantara lantai 1, Senayan, Jakarta, Syaifullah Tamliha resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

Penyerahan palu sidang Komisi V dari Wakil Ketua DPR RI Rakhmat Gobel kepada Syaifullah Tamliha sebagai unsur pimpinan komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigasi, meteorologi, klimatologi dan geofisika, pencarian dan pertolongan, dihadiri unsur pimpinan dan anggota komisi di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Berikutnya, Syaifullah Tamliha yang juga Ketua DPP PPP ini duduk di jajaran kursi pimpinan Komisi V untuk memimpin rapat membahas dan menetapkan jadwal acara rapat Komisi V DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022.

Komisi V DPR RI pun memiliki mitra kerja seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Penetapan Syaifullah Tamliha sebagai unsur pimpinan Komisi V ini juga berdasar rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPR RI pada Senin (14/3/2022).

Berita Lainnya
1 dari 1.598
loading...

Syaifullah Tamliha mengakui sebagai unsur pimpinan Komisi V DPR RI mewakili Fraksi PPP tentu harus cepat beradaptasi, termasuk mempelajari apa saja tugas pokok dan fungsinya.

“Duduk di Komisi V DPR RI tentu saja, saya mudah untuk bersinergi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang merupakan Ketua Umum PPP. Ini terkait dengan perencanaan pembangunan nasional khususnya berskala program strategis nasional,” katanya.

Wakil rakyat asal Kalsel ini mengatakan beberapa tugas ke depan yang harus dituntaskan dan diselaraskan dengan pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena Indonesia menjadi Presidensi (estafet ketuaan) G-20 dari Italia.

Berdasar rencana atau usulan dari Pemprov Kepulauan Riau bahwa Batam atau Bintan diusulkan menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 atau 20 negara perekonomian besar di dunia.

“Termasuk pula menyukseskan program ibukota negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Ini juga menjadi agenda kerja Komisi V DPR RI dalam waktu dekat,” ucap Syaifullah Tamliha.

Bagaimana dengan pembangunan bagi Kalsel khususnya soal infrastruktur yang bersumber dari APBN atau keuangan negara? Syaifullah pun memastikan akan segera mengevaluasi. Khususnya program dari Kementerian PUPR melalui perwakilan balai-balai di Kalsel terkait proyek infrastruktur dan lainnya.

“Tentu itu sebuah kewajiban saya untuk memperjuangan daerah pemilihan (dapil) Kalsel. Makanya, saya akan evaluasi program apa saja yang terkendala atau terhambat. Tentu butuh masukan dari Kementerian PUPR, Pemprov Kalsel dan pemerintah kota dan kabupaten di Kalsel. Ini yang jadi prioritas saya ke depan, agar pembangunan daerah khususnya Kalsel sebagai daerah penyangga IKN mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” pungkas Syaifullah.(KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya