BANJARBARU, KP – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru menggelar rapat koordinasi di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (13/8/2026). Rapat yang dibuka Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang perlu diantisipasi bersama sepanjang 2026.
Tiga hal menjadi perhatian utama, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, antisipasi potensi konflik sosial, dan pengawalan program prioritas pembangunan daerah.
Wali Kota mengatakan, sinergi antarlembaga diperlukan agar berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi lebih awal dan ditangani secara bersama-sama.
“Yang kita perlukan adalah menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektoral, terutama dalam menghadapi tiga tantangan utama yang kita hadapi bersama,” ujar Erna.
Untuk penanganan karhutla dan kekeringan, rapat membahas penguatan deteksi dini titik api, kesiapan pasokan air bersih bagi wilayah permukiman yang terdampak, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
Penanganan persoalan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan ketersediaan air bersih. Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri serta instansi terkait diminta memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.
Selain persoalan bencana, Forkopimda juga membahas potensi konflik sosial yang dapat muncul seiring dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Antisipasi dilakukan melalui penguatan koordinasi antara unsur intelijen daerah, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, dan pemuka agama.
Pendekatan persuasif dan dialog diutamakan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Stabilitas pasokan serta harga bahan pokok juga menjadi bagian dari perhatian, mengingat kondisi ekonomi masyarakat turut memengaruhi situasi sosial di daerah.
Erna menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar setiap potensi persoalan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Komunikasi antarinstansi harus tetap terjaga, sehingga setiap potensi permasalahan bisa kita antisipasi dan selesaikan bersama,” katanya.
Sementara itu, pengawalan terhadap program prioritas pembangunan daerah menjadi pembahasan ketiga. Stabilitas keamanan dan penanganan berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan visi-misi daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, setiap unsur Forkopimda diharapkan dapat memperkuat peran dan koordinasinya sesuai kewenangan masing-masing. Langkah tersebut penting agar persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat ditangani secara cepat, terukur, dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Banjarbaru Tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarbaru.(Dev/K-5)
