Sebelumnya aksi unjuk rasa berlangsung di halaman Balai Kota Banjarmasin dan halaman kantor PT Pertamina Cabang Banjarmasin
BANJARMASIN, KP -Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini terus berlangsung dan mampu teratasi.
Dari berbagai dampak dirasakan akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar itu juga paling dirasakan oleh Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Kalsel, dan Indonesia Logistics & Forwarder Association (ILFA) Kalsel.
Organisasi para pelaku distribusi berbagai kebutuhan logistik ini menggelar unjuk rasa. Kamis (28/7/2022) kemarin.
Dalam aksi unjuk rasa berlangsung sejak pagi sekitar pukul 09.00 hingga berakhir sekitar pukul 14.OO WITA dan sempat ditutupnya sebagian bahu Jalan Lambung Mangkurat ini, AKLI mendatangi Kantor Pertamina Cabang Banjarmasin, Kantor Wali Kota dan Kantor DPRD Kota Banjarmasin dengan menggunakan truk dan beberapa unit angkutan peti kemas.
Menyikapi unjuk rasa dan aspirasi disampaikan pertemuan diadakan di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kota Banjarmasin.
Sebelumnya aksi unjuk rasa berlangsung di halaman Balai Kota Banjarmasin dan halaman kantor PT Pertamina Cabang Banjarmasin.
Hadir dalam pertemuan menyikapi unjuk rasa dan aspirasi disampaikan ALFI di ruang rapat paripurna DPRD, Wakil Wali Kota Banjarmasin. Arifin Noor, pihak Pertamina diwakili Jalu Tarwoco selaku Sales Area Manager PT Pertamina Banjarmasin.
Selain itu Wakapolresta Banjarmasin AKBP Pipit Subiyanto dan DPRD Kalsel diwakil HM Rosehan NB, dan perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalsel, serta sejumlah pihak terkait lainya.
Dalam aspirasi disampaikan ada tiga tuntutan disampaikan ALFI Kalsel.
Pertama kata Ketua ALFI Kalsel Saut Nathan Samosir,mendesak agar notulen rapat dilaksanakan Pertamina, Dishub, ALFI serta perwakilan Polresta Banjarmasin di Aula Jatuh Baimbai Kota Banjarmasin tanggal 12 April 2022 lalu dicabut.
Saut Nathan mengemukakan, meski dalam rapat itu dihadiri ALFI. namun sejak awal hingga putusan dikeluarkan ALFI menolak hasil notulen rapat terkait jalur khusus SPBU dengan surat diberi nomor : 551 tersebut.
Masalahnya karena dalam rapat itu ALFI/ILFA dengan jumlah armada 200 unit hanya mendapatkan jatah solar 10 ribu kiloliter.” Sedangkan organisasi angkutan lain seperti Organda dengan jumlah armada angkutan 150 unit mendapatkan jatah solar sebanyak 48 ribu kiloliter,” kata Saut Nathan
Kedua mendesak agar Pertamina mencabut subsidi BBM,khususnya solar. Tuntutan disampaikan, karena subsidi BBM sangat berdampak solar sulit didapat.
Bahkan juga menyebabkan antrian panjang hingga dibutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapat solar. “Kondisi tentunya sangat berdampak pada distribusi logistik di seluruh Kalsel.tapi ke daerah Kaltim dan Kalteng,” kata Saut Nathan Samosir yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin dari F-PDIP ini.
Ketiga ALFI/ILFA menuntut agar fungsi SPBU dikembalikan seperti sebelumnya kepada pengelola SPBU setempat.
Kebijakan itu dibutuhkan agar seluruh angkutan dari ALFI tidak lagi tergantung pada SPBU yang telah ditunjuk Pemko Banjarmasin atau Pertamina melalui jalur khusus SPBU di Jalan Lingkar Selatan dalam mendapatkan BBM solar.
Menyikapi aspirasi dan tuntutan disampaikan diputuskan kebijakan yang dituangkan dalam notulen rapat nomor : 551 dinyatakan dicabut.
Sementara untuk tuntutan agar solar bersubsidi belum bisa dipenuhi. Masalahnya karena subsidi solar merupakan kebijakan pemerintah pusat.
” Kami dari Pertamina hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Sales Area Manager PT Pertamina Banjarmasin Jalu Tarwoco. (nid/K-3)
