Banjarmasin,KP – Kebijakan pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer sebagaimana tertuang dalam SE MenPAN-RB tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pusat dan Daerah terus penolakan.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin Eddy Junaidi mengkhawatirkan, kebijakan itu akan membawa dampak negatif secara luas.
” Dampaknya bukan hanya terhadap tenaga honorer itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat luas,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Banjarmasin ini kepada {KP} Kamis (7/7/202).
Eddy Junaidi mengatakan, salah satu dampak yang akan terjadi adalah semakin tingginya angka pengangguran.
Padahal tandasnya, ketika pengangguran tinggi bisa mengancam pada stabilitas keamanan karena kriminalitas akan meningkat maupun masalah sosial lainnya.
” Belum lagi meningkatnya angka kemiskinan karena tenaga honorer kehilangan pekerjaan dan tidak punya penghasilan untuk menafkahi keluarganya,” kata anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Eddy Junaidi menyebutkan berdasarkan data, jumlah warga miskin di Kota Banjarmasin hingga saat ini terdata sekitar 41 ribu kepala keluarga (KK).
Menyadari dampak negatif itulah Eddy Junaidi mengatakan, pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Bahkan ia mengusulkan, agar tenaga honorer di Banjarmasin yang jumlahnya sebanyak 5600 orang diangkat menjadi ASN atau minimal berstatus PPPK.
” Jangan dialihkan ke outsourcing karena selain cukup membebani APBD, tapi akan merugikan tenaga kerja lantaran tidak memiliki jaminan dan kepastian hukum,” katanya.
Lebih jauh ia menyebutkan sebagaimana daerah lain, di tengah keterbatasan SDM Pemko Banjarmasin masih sangat membutuhkan peran tenaga honorer.
” Karena itu mestinya pemerintah pusat mengetahui masalah ini dan memperhatikan aspirasi pemerintah daerah terlebih khusus menyikapi kegelisahan yang sedang dihadapi tenaga honorer,” demikian kata Eddy Junaidi. (nid/K-3)
