“Melalui rakor ini kita ingin menyamakan visi misi kita agar perumahan MBR bisa meningkat. Dan kami minta untuk harganya jika saat ini masih sekitar Rp 165 juta, bisa naik di atas Rp 175 juta per unit untuk tahun ini,” ujar Hamdani.
BANJARMASIN, KP – DPD APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan rapat koordinasi dengan DPP APERSI, Jumat (10/3) di salah satu hotel di Banjarmasin.
Dalam rapat koordinasi yang membahas permasalahan Pembiayaan Developer dan KPR tersebut juga dilakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Ketua DPD APERSI Kalsel, H Hamdani, menyampaikan target pembangunan perumahan, terutama rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2023 ini harus lebih meningkat dibandingkan tahun 2020 dan 2021.
“Tahun lalu kami tidak banyak membangun, karena belum ada kepastian dari pusat terkait harga jual rumah bersubsidi. Kami masih menunggu kenaikan yang dijanjikan sekitar 5-7 persen yang belum terealisasi sampai saat ini. Apalagi, kenaikan material bangunan sudah tidak bisa dibendung lagi,” ujarnya.
Kendala itulah, kata H Hamdani yang dirasakan para pengembang perumahan di Kalsel. “Jadi teman-teman masih menunggu kenaikan harga,” ungkapnya.
H Hamdani juga menjelaskan, pada tahun ini target APERSI Kalsel akan membangun perumahan MBR lebih banyak dari tahun lalu.
“Tahun lalu target kita membangun sebanyak 4.000 unit. Tahun ini targetnya tentu harus lebih banyak lagi,” ucapnya.
Digelarnya rapat koordinasi ini, lanjutnya, sebagai bentuk sinergitas DPD APERSI Kalsel dan DPP Apersi bersama Perbankan di Kalsel untuk mewujudkan keinginan Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan rumah pertamanya.
“Melalui rakor ini kita ingin menyamakan visi misi kita agar perumahan MBR bisa meningkat. Dan kami minta untuk harganya jika saat ini masih sekitar Rp 165 juta, bisa naik di atas Rp 175 juta per unit untuk tahun ini,” ujar Hamdani.
H Hamdani juga berharap adanya kredit HPL lagi, supaya pencairan pun bisa meningkat dari 30 persen menjadi 50 persen.
Menurutnya, saat ini pembangunan perumahan hampir merata di Kalsel, namun paling banyak di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Batola, Batulicin dan Tanjung.
Sementara itu, Ketua DPP APERSI, Junaidi Abdillah, menuturkan, hasil pertemuan rakor ini akan diramu lagi untuk kemudian disampaikan kepada para mitra.
“Kita ingin ada solusi dari rakor ini. Nanti, hasilnya akan kami kumpulkan dari seluruh Indonesia. Kita ingin kemitraan ini tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Sejauh ini, lanjut Junaidi, pembiayaan kredit untuk perumahan lebih banyak dicover oleh BTN dan BRI. Dengan adanya kerja sama dengan pihak Perbankan ini, ia berharap dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk memiliki rumah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Terkait target APERSI untuk membangun perumahan MBR di tahun 2023 ini, Junaidi mengatakan, berdasarkan site plane yang akan direalisasikan secara nasional, ada sebanyak 195.000 unit rumah yang akan dijual kepada masyarakat.
“Itu belum untuk rumah komersil yang jumlahnya sekitar 40.000 unit,” bebernya.
“Untuk tahun 2023 ini kita menargetkan minimal 100.000 unit rumah yang terjual,” tambahnya.
Junaidi juga berharap, Perbankan dapat mempermudah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah.
“Kita ingin ada kemudahan-kemudahan kepada masyarakat, terkait bagaimana persyaratan yang ada di Perbankan, sehingga prosesnya cepat dan developer cepat produksi juga. Karena developer juga perlu perputaran untuk pembiayaan pembangunannya. Sehingga, setelah KPR cepatlah terealisasi dan dicairkan,” tutupnya. (Opq/K-1)
