Banjarmasin, KP – Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin Mathari meminta sekaligus mengingatkan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Banjarmasin untuk tidak ragu – ragu dalam menyerap anggaran.
Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo sudah berulang kali mengingatkan agar belanja pemerintah baik pusat maupun daerah dilaksanakan dengan
cepat.
“Terutama untuk anggaran yang dialokasikan untuk belanja pembangunan fisik maupun berupa pengadaan barang dan jasa,’ kata Mathari
dihubungi {KP} Jumat (30/7/23) kemarin.
Mathari mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir realisasi pelaksanaan APBD Kota Banjarmasin terutama untuk belanja pembangunan dirasa
masih belum sesuai target mencapai 100 persen, sehingga menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang kurang lebih mencapai Rp
150 miliar miliar lebih setiap tahunnya.
Besarnya silpa itu kata Mathari menyebutkan, berdasarkan evaluasi karena banyak SKPD yang minim dalam merealisasikan program dan
kegiatan yang telah direncanakan.
Menurut anggota Badan Anggaran yang juga Wakil Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin ini, para kepala SKPD mestinya tidak perlu
takut mengambil keputusan dalam melaksanakan kegiatan atau program yang telah direncanakan sepanjang sudah sesuai dengan aturan dan
ketentuan berlaku.
“Tidak perlu ada keraguan atau takut jika nantinya malah berujung pada pelanggaran hukum sepanjang dalam merealisasikan kegiatan
tersebut sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujar wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Ditandaskannya, penyerapan anggaran perlu direalisasikan semaksimal mungkin agar roda pemerintahan dan pembangunan kota ini berjalan
baik dan sesuai yang telah direncanakan.
Menyinggung penyerapan anggaran tersebut Mathari meminta agar dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 ini pasangan Ibnu Sina – Arifin Noor
terus melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD terutama dalam merealisasikan penyerapan anggaran.
Kembali ia menegaskan, maksimalnya penyerapan anggaran selain berdampak pada perekonomian, tapi juga guna memenuhi tuntutan dan aspirasi
masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan kota ini yang dirasa mendesak untuk direalisasikan.
” Terlebih khusus pada daerah pinggiran yang hingga kini masih banyak tertinggal dalam pemenuhan infrastruktur dan fasilitas lainnya dan
mendesak segera dilakukan perbaikan,” tutup Mathari. (nid/K-3)
