Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Hukum & Peristiwa

Massa KAKI Melaporkan ke KPK Pembangunan UIN di Banjarbaru Bernilai Hampir Rp 500 M Terindikasi Menyalahi

×

Massa KAKI Melaporkan ke KPK Pembangunan UIN di Banjarbaru Bernilai Hampir Rp 500 M Terindikasi Menyalahi

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2023 08 13 at 04.19.01 e1691921096407

JAKARTA Mssa KAKI Kalsel laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) soal proyek Pembangunan di UIN (Unoversitas Islam Negeri) Baanjrmasin, yang mana itu dilaksanakan di Kota Banjarbaru dilaporkan terindikasi menuyalahi tak sesuai SPEK (Sspesifikasi Proses Pekerjaan).

Ini semua stelah massa dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama KAKI perwakilan di Jakarta, melakukan aksinya di KPK beberapa waktu

Baca Koran

“Pihak KPK menerima laporan itu akan  menidaklanjuti, setelah mempajari masalahnya serta penyelidikan.

“Kita di KPK saat itu diterima perwakilan KPK. Dan pihak KPK sangat berterima kasih kepada kami dengan menitipkan pesan agar terus berjuang dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.

Anda dilindungi Undang-Undang sebagai partisipasi publik dalam pengawasan tugas perwakilan dari Humas KPK.” ucap H Husaini menirukan ucapan Humas KPK, Minggu (13/8/2023).

Ia katakan, dalam proyek yang berlokasi di wilayah Banjarbaru ini ada dugaan terindikasi korupsi deengan anggaran digelontorkan cukup fantastis yakni hampir Rp 500 Miliar sebagao  pelaksana BUMN PT PP.

Dari laporan masyarakat dan informasi seorang dosen yang tidak mau disebutkan namanya lanjurt Husaini bahwa adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai SPEK.

“Bahkan informasi pembanguan sarana dan prasaran dalam pembangunan Gedung I dan Gedung 2, fasilitasnya diduga belum maksimal,” tambahnya.

Seperti pembangunan gedung mesjid dan lainya,  Juga adanya pekerjaan yang banyak di subkontraktorkan kepada pihak lain.

“Jelas kalau di subkontrkraktor kan harus jelas dalam kontrak apa. karena dengan di subkan misal ke berbagai banyak item pekerjaan mempengaruhi mutu dan kualitas pekerjaan. Ini melanggar ketentuan dalam dokumen kontrak.Apalagi anggaran yang berasal dari  pinjaman,  nantinya juga harus dibayar oleh pemerintah pusat,” ujarnya. (KPO-2)

Baca Juga :  Kejadian Menimpa Perempuan Jurnalis di Banjarbaru jadi Atensi Kapolda Kalsel
Iklan
Iklan