JAKARTA, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran mengikuti secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Istana Negara Jakarta, minta Bupati/Walikota pastikan ketersediaan anggaran untuk pangan.
Rakornas pengendalian inflasi dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, digelar secara hybrid tersebut mengusung tema “Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan” dan diinisiasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), serta didukung 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Presiden Joko Widodo mengatakan inflasi di Indonesia relatif terkendali di mana level inflasi lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, termasuk Argentina.
“Kita tahu inflasi sangat terkendali di angka 3,08 persen di Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik sekali. Kita bisa mengendalikan harga barang dan jasa,” sebutnya.
“Argentina inflasinya 113 persen. Ini pertumbuhan ekonomi berapapun tekor. Turki 47 persen, India 7,4 persen , Uni Eropa 5,3 persen, AS 3,2 persen, kita 3,08 persen,” tambahnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Nasional yang dilaksanakan sepanjang tahun di berbagai daerah.
Menko berterima kasih kepada seluruh Kepala Daerah di Tanah Air dan semua pihak terkait yang telah mengerahkan upaya untuk pengendalian inflasi, sehingga inflasi saat ini masuk dalam rentang target APBN, yakni 3 persen plus minus 1 persen. Adapun secara spasial, realisasi 19 daerah berada di bawah nasional dan 15 daerah berada di atas nasional.
Usai menghadiri Rakornas, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten dan Kota selama ini fokus terhadap penanganan inflasi berkelanjutan.
Ditegaskannya, pihaknya sudah instruksikan kepada Bupati dan Wali Kota untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan inflasi tahun 2024 melalui program ketahanan pangan.
“Pengalaman kita cukup dalam menangani dampak inflasi, hendaknya itu menjadi cerminan untuk masa datang, sehingga kita memiliki ketahanan dalam menghadapi inflasi,” ucapnya singkat. (Drt/KPO-3)
