Yunan Chandra mengatakan dengan masuknya investor dampak positif yang biasa diambil selain terbukanya lapangan pekerjaan, khususnya bidang non formal di tengah sulitnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan formal
BANJARMASIN, KP – Pemko Banjarmasin diminta melaksanakan program strategis untuk mengatasi persoalan pengangguran yang jumlahnya kian terus meningkat .
” Salah satu kebijakan strategis yang bisa dilaksanakan adalah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan investasi dan dunia usaha secara sehat di kota ini,” kata anggota komisi II DPRD Kota Banjarmasin Yunan Chandra.
Dihubungi {KP} Senin (4/9/2023) sebelumnya anggota komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan ini menilai investasi di Kota Banjarmasin berjalan agak lambat dan dalam dua tahun terakhir dilaporkan hanya tumbuh berkisar di atas Rp 1,3 triliun.
Dikatakan dari berbagai peluang atau sektor investasi yang berjalan agak lambat tersebut diantaranya adalah sektor pariwisata, perikanan, pergudangan dan sektor kerajinan dan industri pengolahan.
‘’Padahal Pemko Banjarmasin sudah membuka peluang seluas-seluasnya terhadap para investor untuk menanamkan investasinya keempat sektor tersebut,’’ ujarnya.
Yunan Chandra mengatakan dengan masuknya investor dampak positif yang biasa diambil adalah terbukanya lapangan pekerjaan, khususnya bidang non formal di tengah sulitnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan formal saat ini.
Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah daerah menyediakan lapangan pekerjaan, baik formal maupun non formal akan berdampak bertambahnya jumlah warga miskin.
‘’Masalahnya karena masyarakat tidak banyak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan secara layak,” katanya.
Ditandaskan, persoalan kemiskinan pada dasarnya disebabkan karena kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan secara layak, sehingga kondisi itu berdampak pada semakin tingginya angka pengangguran.
Kendati pada sisi lain i mengakui, pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengatasi persoalan kemiskinan sudah banyak mengambil kebijakan dengan melahirkan sejumlah program.
Namun sayangnya katanya melanjutkan, berbagai program yang dilaksanakan tersebut belum banyak menyentuhkan pada akar masalah sebenarnya.
“Seperti digulirkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM) dan terakhir sejumlah kebijakan akibat dampak Covid-19,” jatanya.
Pada bagian lain ia mengakui, pemerintah terus berusaha menurunkan angka kemiskinan hingga 11,5 persen. Guna mencapai target itu lanjutnya, program penanggulangan kemiskinan tampaknya terus dijadikan perhatian serius dalam program rencana kerja pemerintah pada tahun 2023 ini.
Disebutkan dalam tahun 2022 ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih Rp 50 triliun untuk memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.
Dijelaskan ada empat program penanggulangan kemiskinan yang diperkuat pemerintah diantaranya yaitu mempertahankan keseimbangan pertumbuhan ekonomi.
Terkait hal itu Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor menargetkan pertumbuhan ekonomi kota ini 5 sampai 5,7 persen sampai tahun 2024. (nid/K-3)
