PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Merealisasikan Zona Integritas (ZI) serentak menuju WBK/WBBM pada seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menghadiri secara virtual kegiatan One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI) dari Palangka Raya, Rabu (4/10/2023)
Gubernur Kalteng yang disampaikan oleh Wagub Edy Pratowo memaparkan bahwa kegiatan OLGOZI yang diinisiasi KemenPan-RB ini merupakan sebuah gebrakan besar, khususnya bagi Provinsi Kalimantan Tengah, dalam upaya mewujudkan Kawasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Pemerintah Daerah sudah seharusnya serius dalam membangun Kawasan Zona Integritas pada lingkungan kerja tiap perangkat daerahnya” paparnya.
Dengan terpilihnya Provinsi Kalteng sebagai salah satu tempat dilaksanakannya kegiatan OLGOZI, lanjut Edy, Gubernur sangat mengapresiasi dan mendukung penuh untuk tercapainya tujuan pelaksanaan OLGOZI ini.
Hakekat pembangunan Zona Integritas adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik, sehingga mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik di lingkungan instansi pemerintah.
Program OLGOZI ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk mendorong Pemerintah Daerah di Kalteng dalam membangun Zona Integritas dan mengawalnya hingga unit-unit kerja strategis pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memperoleh predikat WBK/WBBM.
“Hal positif tersebut pada akhirnya tentu akan mendorong percepatan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang merata, dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung dan nyata oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” sebutnya.
Birokrasi sebagai motor utama dalam pembangunan digerakkan oleh SDM aparatur. Oleh karena itu, peran aparatur menjadi sangat signifikan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menuju Kalimantan Tengah Makin BERKAH.
“Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat dan dampak yang besar terhadap keberhasilan pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah” tutup Edy.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan kegiatan ini sangat penting, oleh karena itu apabila kegiatan ini bisa dieksekusi dengan baik maka bisa jadi contoh dan model bagaimana unit-unit yang lain bisa segera sesuai dengan harapan bersama.
Pencanangan Zona Integritas serentak menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah untuk wilayah Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi yang lincah dan cepat.
“Sesuai arahan Presiden RI untuk semua, diminta bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak, yaitu dengan dampak yang terukur. “Harapannya ke depan birokrasi ini mempunyai dampak yang cepat dan nyata untuk masyarakat,” ujarnya.
“Pesan bapak presiden, kita tidak boleh lagi terjebak dalam tumpukan kertas. Rapat boleh tetapi cari yang cepat berdampak” sambungnya.
Menurutnya, ibarat kendaraan birokrasi merupakan mesin penggerak sebagai mesin birokrasi harus dipastikan dalam kondisi prima, sehingga birokrasi sangat penting menjadi perhatian seluruh kepala daerah agar birokrasi ini bisa berjalan dengan baik, efisien, cepat dan lincah.
Melalui Leadership yang kuat, akan bisa segera mewujudkan harapan publik, untuk mendorong birokrasi yang profesional, bersih dan melayani.
“Oleh karena itu, kita harus perbaiki tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis yang ada di lingkungan kita, penyederhanaan penerapan reformasi birokrasi tematik” paparnya.
Hadir pada kegiatan ini Pj. Bupati/Walikota se Kalteng, virtual Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto, Staf Ahli Menteri PAN-RB RI Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Sulawesi Selatan. (Drt/KPO-3)
