Banggar Dewan Setujui, APBD Kalsel Rp 10 Triliun Dapat Digunakan Awal Tahun 2024, Kecuali Perjadin Luar Negeri Dilarang

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – APBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2024, rampung dibahas dan dipastikan dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan mulai awal tahun nanti.

Kepastian tersebut, setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (29/12/2023) malam, sepakat dan menyetujui semua item dan program kegiatan yang sudah dikoreksi dan dievaluasi oleh Kementerian dalam negeri (Kemendagri) RI, atas APBD Kalsel bernilai Rp 10 triliun lebih tersebut.

Rapat pembahasan dan penyempurnaan hasil evaluasi Kemendagri malam itu, dipimpin Ketua Banggar DPRD, H Supian HK serta dihadiri langsung dan virtual oleh anggota banggar. Sedang TAPD dipimpin Roy Rizali Anwar serta beberapa anggota lainya.

Dalam rapat saat itu, beberapa anggota banggar mempertanyakan beberapa item kegiatan yang semula diusulkan apakah kegiatan tersebut dianulir Kemendagri.

Contohnya seperti usulan BLUD balai latihan kerja Disnakertrans, rencana renovasi samsat HSU, samsat Kotabaru, SK Pergub Pepres 53/2023 (lumpsum), perjadin anggota dewan keluar negeri, keberlangsungan pembagunan jembatan panjang Kotabaru, dan lainya.

Secara umum, Ketua TAPD, Roy Rizali Anwar menjelaskan, beberapa item program usulan diatas bakal terakomodir dalam APBD 2024. Kecuali item usulan perjalanan dinas keluar negeri bagi anggota dewan, yang tidak diizinkan alias dicoret oleh Kemendagri. Alasannya, dikarenakan masih tahun politik.

“Untuk beberapa item kegiatan diatas akan diakomodir dan disesuaikan. Tapi untuk pejadin keluar negeri itu tidak diizinkan oleh kemendagri” sebut Roy.

Berita Lainnya

Gunung Gamalama Alami 14 Kali Gempa Vulkanik

1 dari 3,073

Usai rapat, Roy mengaku bersyukur karena pembahasan hasil evaluasi Kemendagri tersebut berjalan lancar dan banggar dewan sepakat menyetujui hasil pembahasan.

Sehingga diharapkan, APBD ini dapat segera digunakan untuk membiayai pembangunan demi kepentingan masyarakat.

“Kepada SKPD-SKPD lingkup Pemprov Kalsel agar mulai melakukan proses lelang di awal tahun 2024,” imbau Roy yang juga Sekdaprov Kalsel ini.

Sehingga, lanjutnya, bisa dapat dilakukan kontrak kerja dan hasilnya segera dapat dinikmati masyarakat di Banua.

Senada, Ketua Banggar DPRD Kalsel, H Supian HK, juga bersyukur, turun dan disepakatinya hasil evaluasi APBD 2024 oleh Kemendagri.

Dengan begitu, tugas akhir tahun untuk menyongsong pekerjaan pembangunan di 2024 nanti bisa mulai berjalan.

“Kelancaran dan kesuksesan pemerintah daerah tentu tidak lepas dari peran DPRD. Sebaliknya juga DPRD tidak lepas dari pemerintah daerah,” kata H Supian HK.

Ketua DPRD Kalsel ini, juga menyatakan berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan pada tahun mendatang.

Khususnya disektor-sektor yang berkaitan dengan pendapatan daerah, termasuk memperbanyak kunjungan kerja kedalam daerah. Sehingga perputaran uang hanya berada didalam daerah. (Nau/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya