BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa mengungkapkan belum bisa memastikan persyaratan yang diambil dalam menentukan bagi anggota DPR/DPD/DPRD terpilih Pemilu 2024 maju dalam Pilkada mendatang.
Meski MK menetapkan keputusan bahwa anggota Dewan yang dilantik harus mengundurkan diri namun hasil dari putusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum ada.
Hal tersebut diungkapkannya usai audensi dengan Komisi I DPRD Kalsel dan Bawaslu Rabu, (19/6/2024)
“Kalau keputusan MK mereka yang dilantik harus mundur tapi kita menunggu PKPU pilkada nya belum turun,” katanya.
Andi juga menyebut mekanisme PKPU dalam menentukan para Anggota dewan boleh atau tidaknya maju dalam pilkada 2024 masih belum diketahui.
“Kita masih menunggu PKPU nanti,” ucapnya.
Sementara Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono mengatakan, becermin pada Pilkada 2020 kemarin Bawaslu akan menyiapkan langkah antisipasi dalam pilkada 2024 yang bakal dilaksanakan.
Di tahun 2020 ada Pemungutan Suara Ulang yang dilangsung di tiga Kabupaten. Pertama di Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin khususnya Banjarmasin Selatan.
“Untuk melakukan pencegahan tersebut Bawaslu telah banyak melakukan antisipasi, salah satunya akan melakukan pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara aktif dengan tujuan menekan potensi pelanggaran Pemilu tersebut,”katanya.
Disinggung terhadap pencalonan terhadap yang berstatus ASN haris menegaskan bahwa wajib membuat keputusan mundur pada saat mendaftar.
“Yang jelas pada saat keputusan mendaftar sebagai calon, yang berwenang harus memegang keputusan mundur harus sudah,” ungkapnnya.
Aries juga menghimbau kepada ASN yang melakukan pendekatan kepada partai politik hendaknya bersifat netral dan profesionalnya sebagai ASN.
“Himbauan tersebut dilakukan kepada semua ASN,” pungkasnya.(nau/KPO-1)
