Pj Bupati Dinansyah Dukung Batola Jadi Percontohan Kabupaten Anti Korupsi

BATOLA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kab. Barito Kuala melaksanakan acara Observasi Calon Percontohan Kabupaten Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Acara dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Dinansyah, S.Sos,MM di Aula selidah, senin (27/8)

Barito Kuala menjadi salah satu Kabupaten yang diusulkan sebagai salah satu calon percontohan kabupaten anti korupsi. Ujar Dinansyah ini menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tantangan bagi Kabupaten Barito Kuala dalam pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

Dinansyah turut mempersilakan kepada tim dari direktorat pembinaan peran serta masyarakat KPK RI, untuk melaksanakan observasi berbagai indikator Kabupaten Anti Korupsi. “Tentunya kami sangat berterimakasih apabila nantinya memperoleh berbagai masukan dan rekomendasi sehingga kami dapat meningkatkan berbagai upaya dalam rangka pencegahan korupsi di Barito Kuala,” sebutnya.

Dalam upacara pencegahan korupsi, Dinansyah pun melaporkan Barito Kuala pada upayanya dalam pencegahan korupsi telah melaksanakan beberapa hal, diantaranya adalah pertams seleksi /mutasi/promosi ASN secara terbuka dan bebas korupsi

Kedua, pemilihan penyedia pada LPSE/Bagian Pengadaan bang dan Jasa (PBJ) secara independen. Ketiga, penganggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD dengan fakta integritas. Keempat optimalisasi E-Purchasing (ECatalog Nasional & Lokal);l.

Kelima, probity audit oleh inspektorat pada proyek strategis Kabupaten. Keenam digitalisasi layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik. Ketujuh Kewajiban LHKPN 100 persen bagi JPT Pratama, Administrator dan Pejabat Fungsional Pengawas (APIP).” Paparnya.

Pada kesempatan tersebut Dinansyah juga ucapkan terimakasihnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat yang selama ini terus menerus berupaya mengevaluasi capaian MCP KPK Kabupaten Barito Kuala secara berkala disetiap bulannya.

Dinansyah juga berkomitmen untuk tetap melaksanakan upaya-upaya pencegahan korupsi baik melalui saluran MCP KPK, maupun melalui tindak lanjut atas saran dan rekomendasi dari direktorat pembinaan peran serta masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi yang hadir di tengah kita hari ini.

“Kepada seluruh kepala SKPD khususnya SKPD pengampu area MCP KPK, kiranya terus dapat memenuhi persyaratan dan dokumen yang diminta oleh MCP KPK, sebagai wujud upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan korupsi.” tambahnya (adv/ agung)