Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan, dari Rp1,4 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,5 triliun. Meski demikian, dalam rapat paripurna DPRD Banjarbaru masih ada sejumlah hal yang perlu menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru.
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan bahwa Raperda APBD 2025 telah diterima oleh semua fraksi di DPRD. “Alhamdulillah secara umum diterima, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan fraksi-fraksi untuk diprioritaskan, seperti mitigasi bencana dan penyelesaian masalah ASN honorer yang belum diangkat menjadi ASN,” ujarnya.
Salah satu prioritas yang diusulkan adalah peraturan daerah (Perda) terkait drainase, yang dianggap penting untuk memitigasi bencana, seperti banjir yang kerap terjadi di Banjarbaru. Aditya berharap Perda ini bisa menjadi landasan bagi Pemko dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan.
“Banjarbaru bisa lebih tertangani dalam hal kebencanaan, apalagi dengan adanya Perda yang mengatur,” Jelasnya.
Selain itu, Wali Kota Aditya juga menyoroti sektor pendidikan yang telah melebihi target alokasi 20 persen sesuai amanat undang-undang, dengan beban pendidikan mencapai 26 persen. “Beban rutin, seperti gaji pegawai dan kebutuhan pendidikan sudah mencapai 26 persen, belum termasuk penambahan fasilitas seperti ruang belajar,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Fadliansyah Akbar, menargetkan pembahasan Perda APBD 2025 selesai pada akhir Oktober 2024. Jika tidak, pembahasan akan dilanjutkan oleh anggota DPRD baru. Fadliansyah juga mengungkapkan bahwa belanja daerah tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun, naik sekitar Rp100 miliar dari tahun sebelumnya.
“Terdapat beberapa program yang kami soroti, terutama dalam hal mitigasi bencana. Setiap tahun, Banjarbaru selalu menghadapi bencana, sehingga perlu adanya kesiapan lebih dalam hal anggaran dan sarana prasarana,” ujarnya.
Fadliansyah menegaskan pentingnya peningkatan anggaran dan kesiapan operasional dalam menangani bencana alam, seperti banjir dan kebakaran. “Kita perlu mempersiapkan armada dan operasional swadaya masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana,” pungkasnya. (Dev/K-3)
