PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, agar dapat mencapai kinerja pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Perencanaan yang berkualitas menentukan kinerja pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard S Ampung, saat membuka Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Penyelarasan Rencana Aksi (Ranaksi) Pengembangan Kawasan Srategis/Pusat Pertumbuhan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), di Palangka Raya, Senin (28/10/24).
Leonard S Ampung menjelaskan, keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah perlu diawali dengan perencanaan yang berkualitas.
“Kerangka ekonomi makro daerah dan kebijakan fiskal merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan,” ungkap Leonard.
Menurut Leonard, Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2025 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2025, sebagai pijakan awal menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
“Instrumen ini digunakan sebagai gambaran umum mengukur capaian kinerja perekonomian daerah sekaligus sebagai acuan melakukan proyeksi ke depan. Oleh karena itu, penetapan target kerangka ekonomi makro di daerah perlu diperkuat dengan kemampuan analisis dan metode perhitungan yang tepat,” terang Leonard.
Selain itu, Leonar memaparkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, tema pembangunan wilayah untuk Pulau Kalimantan ditetapkan sebagai Super Hub Ekonomi dengan IKN sebagai penggeraknya. IKN diharapkan dapat mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dan memperkuat rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia.
“Pulau Kalimantan akan menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,” ujarnya.
“Kalimantan Tengah dengan segala kelebihan sumber daya dan keanekaragaman hayatinya harus menjadi bagian dan memperoleh peranan dalam aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru tersebut,” imbuh Leonard.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Kerjasama Bappedalitbang Kalteng Yoyo melaporkan pertumbuhan ekonomi sejatinya adalah kinerja pembangunan, sehingga penting dikonsepsikan dalam perencanaan.
Untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, disparitas dan kesenjangan ekonomi di berbagai daerah dan sektor kehidupan masyarakat perlu mendapat perhatian dan intervensi kebijakan yang tepat, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui kebijakan pembangunan wilayah.
Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan dibutuhkan pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan, perlu penyelarasan dan menyinergikan rencana pengembangan Kawasan strategis dan pusat pertumbuhan, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar provinsi dan Otorita IKN dalam region Kalimantan.
“Untuk tujuan itulah, dua kegiatan di atas kita laksanakan hari ini,” tukas Yoyo.
Agenda dihadiri secara daring yaitu Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas RI Eka Chandra Buana, Direktur Regional II Bappenas RI Mohammad Roudo, Ketua Tim Kawasan Peruntukkan Industri Kementerian Perindustrian RI Yuwono. Serta, hadir secara offline yaitu Dosen Universitas Palangka Raya Fitria Husnataruna, dan Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Muhlis Ardiansyah. (drt/KPO-4)
