Rantau, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Tapin di Pimpin Bupati Tapin terpilih, H. Yamani SAK berkomitmen dalam menjalankan pemerintahannya usai resmi dilantik pada 6 Februari 2025 mendatang berkomitmen dalam menggunakan anggaran negara secara ketat dan efisien. Hal itu menindaklanjuti Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebagai langkah awal dilakukan H. Yamani sebelum resmi dilantik melarang seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Tapin mengirimkan karangan bunga, spanduk, atau bentuk ucapan selamat lainnya untuk pelantikannya yang akan berlangsung di Jakarta pada 6 Februari mendatang dan juga secara tegas meminta para kepala SKPD untuk tidak menghadiri acara tersebut.
“Kita harus mulai dengan sikap yang jelas, tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia. Pelantikan adalah proses administrasi, bukan ajang perayaan. Tidak perlu ada pengeluaran untuk hal-hal yang tidak berdampak langsung pada masyarakat,” tegas H. Yamani melalui Sekretaris Daerah Tapin, Sufiansyah, Sabtu (25/1/2025) kemarin.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar simbolik, tetapi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa anggaran harus dialokasikan pada program prioritas, bukan untuk kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat nyata.
Lebih lanjut juga, ia menginstruksikan agar acara pisah sambut antara Penjabat Bupati lama dan Bupati baru tidak diadakan secara terpisah. Sebaliknya, acara tersebut akan digabung dengan rapat paripurna DPRD Tapin.
“Kita harus mengubah pola lama yang cenderung menghamburkan anggaran. Acara seremonial yang tidak esensial harus diminimalisir. Setiap keputusan harus mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas,” katanya.
Kebijakan awal yang dibuat ini saya sampaikan kepada Sekda bahwa tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga waktu para pejabat daerah agar tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu melayani masyarakat.
Langkah-langkah ini mendapat respons positif dari berbagai pihak yang menilai bahwa H. Yamani benar-benar serius dalam membangun pemerintahan yang disiplin dalam pengelolaan keuangan.
Menurut Sekda Tapin, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar Yamani untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Bupati terpilih ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat. Ini bukan sekadar wacana, tetapi komitmen nyata untuk menjadikan Tapin lebih baik,” kata Sufiansyah.
Ditambahkan Sekda bahwa di Kepemimpinan H Yamani – H Juanda dalam menjalankan program kerjanya berfokus 13 program yakni diantaranya pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi lokal.
“Kita tidak ingin ada program yang hanya bersifat gimmick tanpa dampak nyata, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Tapin,” tambahnya.
Dengan menerapkan prinsip efisiensi yang ketat, ia berharap Kabupaten Tapin dapat menjadi contoh daerah yang mampu mengelola anggaran secara bijak tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Kami ingin Tapin menjadi daerah yang maju dengan kebijakan yang rasional, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini adalah langkah awal menuju pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (abd/rel/K-6)
