Banjarmasin, Kalimantanpost.com – Presiden Prabowo Subianto memikul beban masa lalu, mulai dari utang negara, pengangguran dan kemiskinan yang harus dituntaskan, di tengah menyempitnya ruang fiskal yang kemudian dinilai dapat menghambat peluang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi diperlukan pencermatan secara cermat, terukur, dan mendalam guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata anggota DPRD Kalsel, HM Syaripuddin, saat dimintai komentarnya menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (24/1/2024).
Diungkapkan, pasca dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memasuki 100 hari pertama kepemimpinannya pada 28 Januari 2025 nanti, dimana pemberitaan media kian menghiasi linimasa tentang bagaimana pelaksanaan program, janji politik, dan efektifitas kerja jajaran kabinet Merah Putih.
Diawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutkan sejumlah pengamat ekonomi akan mewarisi utang negara dari Pemerintahan sebelumnya sebesar Rp8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024. Kendati demikian menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di level aman yakni 38,66 persen.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, guna menjaga stabilitas perekonomian dibutuhkan instrumen ekonomi yang afirmatif melalui pencermatan kebijakan fiskal terhadap kebutuhan nasional dan visi misi pemerintahan saat ini, sehingga tantangan dan peluang ekonomi diharapkan dapat teratasi seiring pelaksanaan target transformasi ekonomi nasional.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, setidaknya Pemerintah dapat melakukan rasionalisasi program guna efisiensi anggaran,” tambah Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin.
Selain itu, fokus dengan mendorong program pembangunan, optimalisasi penerimaan negara, dan kebijakan stimulus ekonomi yang menyentuh langsung terhadap beragam segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah, kelas menengah, hingga pelaku usaha.
Menyangkut 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo Subianto, Bang Dhin menyuarakan agar Presiden melakukan evaluasi terhadap jajaran dibawahnya.
“100 hari kerja pertama ini penting menjadi evaluasi pemerintahan. Presiden Prabowo diyakini memiliki komitmen dan keinginan kuat agar di tahun pertamanya program pemerintahan dapat terlaksana dengan baik,” ujar anggota Komisi I DPRD Kalsel.
“Sehingga kinerja jajaran Kementerian dan lembaga dengan kinerja terburuk menurut masyarakat harus diberikan catatan termasuk sentimen negatif publik yang disematkan kepada Polri,” tutupnya. (lyn/KPO-4)