Hanif juga meminta agar semua pihak dapat bekerja sama dalam penaganan sampah yang menjadi permasalahan di Kota Banjarmasin, terlebih saat ini kota berjuluk Seribu Sungai sedang mengalami kondisi darurat sampah
BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Kabar gembira bagi kondisi darurat sampah di Kota Banjarmasin, pasalnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan ke UPTD TPA Basirih, di Jalan Gubernur Soebarjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Sabtu (15/3).
Kunjungan itu dalam rangka pemeriksaan atau evaluasi kembali terhadap kondisi UPTD TPA pasca ditutup sejak awal bulan Februari lalu dan muncul peluang agar landfill yang belum terpakai dapat digunakan untuk pengelolaan sampah.
Hanif mengungkapkan, kondisi TPA Basirih tersebut akan dilakukan evaluasi kembali, jika ditemukan landfill yang masih dapat digunakan akan dilakukan pertimbangkan kembali untuk dibuka dan berfungsi sebagai lahan pengelolaan sampah.
“Dengan catatan untuk open dumpingnya tetap dihentikan, dan yang masuk landfill itu hanya boleh residu saja, sehingga disitu harus ada pengelolaannya, nanti untuk petunjuk teknisnya akan kita berikan,” kata Hanif kepada awak media.
“Kami minta nanti, Wali Kota bisa menjalankan semua yang kita rekomendasikan, namun jangan bersenang hati dulu, kalau nanti kajiannya tidak sesuai akan kami tutup kembali,” jelasnya.
Hanif juga meminta agar semua pihak dapat bekerja sama dalam penaganan sampah yang menjadi permasalahan di Kota Banjarmasin, terlebih saat ini kota berjuluk Seribu Sungai itu sedang mengalami kondisi darurat sampah.
“Karena inikan satu kesatuan, jadi semuanya harus bergerak, masyarakat harus aktif juga, dan saya juga meminta walikota agar membuat regulasi untuk menegakkan pengelolaan sampah di beberapa kawasan, seperti di kampus, pasar, perumahan, hotel, restoran, dan kafe,” beber Hanif.
Menurutnya, regulasi itu nanti untuk mewajibkan para pelaku usaha menangani sampahnya masing-masing. Kalau itu bisa ditangani, mungkin hampir 15 persen sampah di Banjarmasin bisa terselesaikan, jadi tinggal bagaimana walikota Banjarmasin mendorong kuat informasi, komunikasi, dan edukasinya diseluruh lapisan.
Kemudian, lanjut Menteri LHK untuk pengelola kawasan juga wajib menangani sampahnya sendiri, tidak boleh menjadi beban pemerintah daerah. Untuk produsen-produsen sampah, seperti pembuat makanan dan minuman yang menggunakanan kemasan juga akan kami dipinta tanggung jawab atas sampah yang ditimbulkannya di Kota Banjarmasin.
“Jadi nanti mereka juga akan terlibat untuk menyelesaikan terkait sampah yang ditimbulkannya di Banjarmasin. Paling tidak, dia nanti membeli kembali kemasan-kemasan yang sebelumnya sudah dia jual disini,” tutup Hanif. (Sfr/K-3)
