Banjarmasin, KP – Ketua Panitia Khusus atau Pansus II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi optimistis target pertumbuhan ekonomi provinsi setempat 8,1 persen tercapai.
Pansus II DPRD Kalsel membahas bidang ekonomi dan keuangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah provinsi setempat Tahun Anggaran 2024, ujar Firman Yusi ketika dikonfirmasi sebelum berangkat studi komparasi, Rabu.
“Di kepemimpinan Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi sektor utama. Target pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun ini 8,1 persen. Dengan hasil rapat Pansus II LKPj 2024, kami optimis target itu tercapai,” ujar Firman Yusi yang juga Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD setempat.
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel itu, LKPj 2024 memiliki arti strategis karena menjadi titik transisi dari pemerintahan sebelumnya menuju periode pemerintahan kepala daerah yang baru.
“LKPj 2024 cukup menarik, karena LKPj transisi antara kepemimpinan kepala daerah yang sebelumnya dengan pemerintahan periode yang baru. Kami ingin LKPj 2024 menjadi dasar pijakan untuk era kepemerintahan kepala daerah saat ini guna mendukung visi misi gubernur,” jelasnya.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menambahkan, pembahasan LKPj 2024 memberi gambaran awal mengenai beberapa sektor penting, termasuk ketahanan pangan.
“Dalam pembahasan Pansus bersama mitra kerja, Selasa kemarin (8/4/2025), sudah mendapat gambaran seperti ketahanan pangan kita sudah sampai mana, sehingga saat gubernur mengambil langkah, sudah ada bahannya,” ucap Firman Yusi.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu berharap, proses evaluasi tersebut dapat menghasilkan masukkan yang konstruktif agar kinerja pemerintah lebih efektif.
“Kami berharap dari proses tersebut akan kelihatan mana capaian yang sudah terealisasi dan mana yang belum,” ujar Anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
Begitu pula seluruh teman-teman di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hendaknya mau membuka seluas-luasnya terkait penyelenggaraan pemerintahan, kendala dan problemnya seperti apa, serta distribusi anggarannya seperti apa?
“Nah, hal itulah yang akan kita negosiasikan. Setelah seluruh SKPD selesai dipanggil, Pansus akan segera merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna bersama gubernur,” demikian Firman Yusi.(nau/K-3)
