BARABAI, Kalimantanpost.com – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal bersama Wakil Ketua DPRD, Tajudin sepakat untuk mendorong pembangunan Bendungan Pancar Hanau jadi proyek stategis daerah.
“Pembangunan Bendungan Pancur Hanau kita dorong sebagai upaya memperkuat ketahanan air daerah, menunjang sektor pertanian, dan mencegah banjir yang kerap terjadi di wilayah HST,” kata Bupati Rizal di Barabai, Kamis.
Komitmen pembangunan itu dibuktikan Bupati dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama DPRD HST dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Selasa (8/7/2025) malam.
Isi MoU tersebut mencakup dua hal strategis, yakni pembangunan prioritas Bendungan Pancur Hanau dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Adapun progres pembangunannya sesuai MoU tersebut akan dimulai dengan kegiatan perencanaan, review, survei investigasi, desain hingga kajian teknis pembangunan pada tahun jamak yakni 2025-2026 dengan biaya Rp25 miliar dari APBD HST.
“Bendungan Pancur Hanau bukan hanya proyek fisik, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan banua Murakata, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air,” ujar Bupati.
Selain fokus infrastruktur, penandatanganan MoU ini juga menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan perubahan APBD tahun berjalan serta rancangan awal PPAS untuk APBD 2025.
Bupati juga menekankan pentingnya responsivitas pemerintah daerah dalam menyusun program berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD HST Tajudin menyatakan pihaknya bersama jajaran anggota DPRD berkomitmen mengawal penganggaran secara transparan dan akuntabel, dengan memastikan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
“Kami sepakat bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ucap Tajudin.
Terlebih lagi, pembangunan Bendungan Pancar Hanau ini juga sudah menjadi harapan besar masyarakat agar banjir yang kerap melanda Kabupaten HST dapat diatasi, serta menunjang sektor pertanian yang menjadi mayoritas mara pencaharian masyarakat.
Penandatanganan ini merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dengan harapan terus terjalin demi mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten HST dan disaksikan oleh seluruh anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.(adv/ary/KPO-4).
