BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dinas Sosial Kota Banjarmasin bersama Komite Percepatan Transformasi Digital RI menggelar sosialisasi perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) Tahun 2026 di Hotel Banjarmasin Internasional (HBI), Senin (18/05/2026).
Sosialisasi ini agar pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat layanan sosial mulai digencarkan Pemko Banjarmasin.
Banjarmasin sendiri terpilih sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi implementasi program tersebut.
Kegiatan itu dibuka Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR, yang dihadiri Kepala Pusdatin Kesos Kementerian Sosial sekaligus Ketua Korwil 5 Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Joko Widiarto, unsur Forkopimda, mitra lembaga, Plt Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Jefrie Fransyah, pimpinan SKPD, serta para pendamping sosial dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Wali Kota Yamin menegaskan, digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
“Pada prinsipnya kita ingin mendorong penguatan ekosistem digital dengan pelibatan lintas sektor agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Yamin.
Ia menekankan, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen seluruh agen perlindungan sosial untuk bekerja sama tanpa ego sektoral.
Menurutnya, kolaborasi yang terbuka dan solid sangat penting agar data masyarakat dapat dihimpun secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini penting untuk memastikan kemaslahatan warga dapat terdata secara cepat dan tepat sasaran, kita berharap digitalisasi perlindungan sosial ini bisa mendorong upaya yang lebih maksimal dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Banjarmasin,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah mengakui, sistem pengelolaan bantuan sosial selama ini masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala, mulai dari potensi tumpang tindih data penerima, proses verifikasi yang lambat, hingga keterlambatan dalam penyaluran bantuan.
“Selama ini semua berjalan manual yang berakibat banyaknya celah, mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang lamban, penundaan penyaluran bantuan, hingga tidak adanya pengawasan secara real-time,” jelas Jefrie.
Melalui sistem Digital Public Infrastructure, seluruh data bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Subsidi Upah (BSU), bantuan pangan, hingga Bantuan Sosial Tunai akan diintegrasikan dalam satu sistem yang lebih presisi.
Dengan sistem ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap penyaluran bantuan sosial ke depan dapat berlangsung lebih transparan, akurat, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. (nug/KPO-4)
