PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Tanggal 23 Mei 1957 menjadi tonggak penting lahirnya Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai provinsi otonom melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957.
Diketahui awal 1950-an, masyarakat Dayak merasa pembangunan di wilayah pedalaman Kalimantan belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Baik bidang nfrastruktur, akses pendidikan sulit, layanan kesehatan sulit dijangkau, dan kendali pemerintahan yang terlalu luas membuat aspirasi masyarakat pedalaman sulit tersampaikan.
Situasi ini melahirkan gerakan politik dan sosial masyarakat Dayak untuk memperjuangkan provinsi sendiri. Berbagai mosi, resolusi, hingga tuntutan resmi terus disampaikan kepada pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat, tuntutan pembentukan provinsi secara terbuka muncul dari kalangan rakyat Dayak di tiga kabupaten utama yakni Barito, Kapuas, dan Kotawaringin. Aspirasi itu kemudian diperkuat berbagai organisasi sosial dan politik masyarakat Dayak.
Salah satu organisasi yang memiliki peran penting ialah Ikatan Keluarga Dayak (IKAD) di Banjarmasin yang memprakarsai pembentukan Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT).
Perjuangan tidak sia-sia, setelah Presiden Soekarno menyetujui pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah kemudian menunjuk RTA Milono sebagai gubernur pertama yang memimpin pembangunan daerah baru tersebut.
Lahirnya Kalimantan Tengah menjadi simbol kebangkitan masyarakat Dayak dalam memperjuangkan hak politik dan pembangunan daerahnya sendiri. Semangat itu pula yang kemudian melahirkan filosofi “Isen Mulang” atau pantang menyerah, yang hingga kini menjadi identitas masyarakat Dayak dan semangat pembangunan daerah.
Sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan luas mencapai lebih dari 153,2 ribu kilometer persegi, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Banyak wilayah masih bergantung pada jalur sungai dan akses darat yang panjang untuk menjangkau pusat layanan publik.
Namun, perkembangan ekonomi daerah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2025 tumbuh sebesar 4,80 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp241,1 triliun.
Pertumbuhan ekonomi itu ditopang sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, transportasi, hingga pembangunan infrastruktur yang terus meningkat. BPS juga mencatat ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan I 2025 tumbuh 4,04 persen secara tahunan.
Karena itu, perjuangan masyarakat Dayak hari ini tidak lagi sekadar soal pembentukan wilayah administratif, tetapi menjaga identitas budaya dan memastikan masyarakat lokal tetap menjadi bagian utama dalam pembangunan daerahnya sendiri.
Memperingati HUT ke 69, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong pelestarian budaya melalui Festival Budaya Isen Mulang (FBIM), pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, hingga penguatan filosofi Huma Betang sebagai simbol persatuan dan toleransi masyarakat Dayak.
Di puncak acara digelar apel dipimpin Gubernur Agustiar Sabran, dan dihadiri Ketua DPRD Kalteng Arton S.Dohong, dihadiri Pangdam, Unsur Forkompimda, Anggota DPR RI, mantan Gubernur Sugianto Sabran, dan tokoh adat, tokoh masyarajat.
Acara diisi penganugrahan gelar adat Dayak kepada Pangdam XXII Zainal Arifin, penyerahan piagam penghargaan, duakhiri pemotongan nasi tumpeng, yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Dayaknya “panginan sukup simpan”. (drt/KPO-3)
