BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) sekaligus mempercepat evaluasi infrastruktur keselamatan di sejumlah ruas jalan rawan kecelakaan.
Kepala Bappeda Kalsel, Astuty Suprapti, mengatakan kesiapan lahan untuk mendukung pembangunan KEK telah terpenuhi dan menjadi salah satu syarat utama yang diajukan kepada Dewan KEK.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan bincang santai bertema “Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel bersama insan pers di Depot Soraya Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Menurut Astuty, usulan pengembangan kawasan akan diproses secara bertahap melalui Dewan KEK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga Kementerian Perhubungan sebelum ditetapkan melalui keputusan presiden.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan pada akhir 2026, sehingga pembangunan dan penataan kawasan berdasarkan masterplan dapat dimulai pada 2027.
Pengembangan KEK tidak hanya berorientasi pada sektor industri, tetapi juga didukung pembangunan pelabuhan bertaraf internasional yang diproyeksikan mampu melayani kapal-kapal berukuran besar.
Untuk memperkuat konektivitas, pemerintah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti pembangunan jembatan penghubung dari kawasan pantai menuju muara sungai, pembukaan akses jalan baru, serta integrasi dengan jaringan jalan yang telah ada.
“Keberadaan kawasan ekonomi khusus diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas pelabuhan, tetapi juga mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah sekitarnya,” ujar Astuty.
Selain menyiapkan infrastruktur fisik, pemerintah daerah juga terus melakukan sosialisasi, penyediaan data pendukung, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat. Berbagai kajian teknis, mulai dari kebutuhan sumber daya manusia hingga kesiapan infrastruktur penunjang, telah dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Evaluasi Keselamatan Jalan
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat evaluasi terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan di Kalimantan Selatan. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya laporan kecelakaan yang diduga dipicu kelalaian pengemudi.
Hasil peninjauan sementara menunjukkan tidak ditemukan bekas pengereman maupun tanda-tanda upaya penghindaran sebelum kecelakaan terjadi.
Ke depan, pemerintah akan meningkatkan aspek keselamatan melalui pemasangan rambu lalu lintas dan penambahan sinyal peringatan di sejumlah titik jalan yang dinilai berisiko tinggi.
Melalui pendanaan APBN, pemerintah pusat juga telah merencanakan penataan infrastruktur di kawasan Kelok 12 dan Gunung Papua. Proyek tersebut mencakup perubahan geometri jalan yang selama ini dikenal memiliki tanjakan curam dan tikungan tajam.
Perbaikan akan dilakukan dengan memangkas sebagian elevasi jalan agar jalur menjadi lebih landai dan aman bagi pengguna jalan. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan sejumlah tahapan administrasi karena sebagian lokasi berada di kawasan hutan lindung.
Pemerintah sebelumnya telah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan akses jalan. Meski demikian, hasil perhitungan ulang menunjukkan perlunya penambahan area, termasuk pembangunan rest area di beberapa titik untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara.
Pemerintah berharap seluruh proses dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan infrastruktur keselamatan jalan dapat direalisasikan dan risiko kecelakaan di masa mendatang semakin berkurang.(nau/KPO-1)
